Ambon,iNewsUtama.com--Kenaikan inflasi di Kota Ambon yang tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Maluku kembali menyorot efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa. Lonjakan harga ini dinilai bukan sekadar faktor musiman, melainkan cerminan lemahnya pengendalian distribusi dan pasokan kebutuhan pokok.
Dalam sistem pemerintahan modern, inflasi tidak hanya dipengaruhi mekanisme pasar, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola rantai distribusi, memastikan ketersediaan barang, serta mengantisipasi risiko ekonomi regional. Ambon sebagai kota konsumsi memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah, sehingga stabilitas harga sangat rentan terhadap gangguan logistik dan lonjakan permintaan.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Maluku. Sebagai kepala daerah, Gubernur Hendrik Lewerissa memegang peran strategis dalam koordinasi lintas sektor, pengendalian transportasi dan distribusi, serta optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Namun fakta di lapangan menunjukkan, menjelang dan memasuki periode Natal dan Tahun Baru—masa yang secara statistik selalu memicu tekanan inflasi—harga kebutuhan pokok di Ambon kembali melonjak. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Sejumlah pengamat menilai situasi ini mencerminkan kegagalan kebijakan antisipatif. Inflasi musiman bukan fenomena baru dan terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, ketika Ambon tetap mencatat inflasi tertinggi di Maluku, persoalannya tidak semata-mata terletak pada mekanisme pasar, melainkan pada lemahnya intervensi pemerintah provinsi.
Program subsidi ongkos angkut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga. Distribusi barang antarpulau berjalan lambat dan mahal, sementara koordinasi lintas daerah terkesan reaktif, bukan preventif.
Padahal, pemerintah provinsi memiliki ruang kendali yang cukup besar untuk memastikan kelancaran pasokan, menekan biaya logistik, serta mengamankan stok bahan pokok strategis sebelum lonjakan permintaan terjadi. Ketika instrumen tersebut tersedia namun inflasi tetap melonjak, maka evaluasi patut diarahkan pada kepemimpinan dan efektivitas kebijakan.
Inflasi Kota Ambon, dengan demikian, bukan sekadar angka statistik. Ia menjadi indikator nyata bahwa fungsi stabilisasi ekonomi daerah belum berjalan optimal. Dan karena fungsi tersebut berada di bawah koordinasi gubernur, tanggung jawab politik dan administratif tidak dapat dialihkan ke pihak lain.
Kritik terhadap kondisi ini dinilai bukan bersifat personal, melainkan berbasis kinerja. Bukan soal niat, tetapi hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Sebab, warga tidak hidup dari rencana dan pernyataan, melainkan dari harga beras, telur, dan bahan bakar yang mampu mereka beli sehari-hari.(RR-iNUT)
