Ambon,iNewsUtama.com--Pernyataan mengenai kesiapan Bank Dunia mendukung pembangunan di Provinsi Maluku, termasuk rencana proyek Maluku Integrated Port (MIP), hingga kini belum disertai penjelasan rinci terkait bentuk, nilai, dan mekanisme dukungan yang dimaksud.
Penelusuran terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan belum adanya informasi resmi yang menjelaskan skema pembiayaan konkret dari Bank Dunia terhadap proyek MIP. Dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun laporan realisasi anggaran, tidak ditemukan pos belanja atau program yang secara eksplisit mengaitkan pendanaan proyek tersebut dengan pinjaman atau hibah dari lembaga keuangan internasional.
Dalam praktik pembangunan, keterlibatan Bank Dunia memang tidak selalu berbentuk pembiayaan langsung. Dukungan kerap diawali melalui studi kelayakan, asistensi teknis, pendampingan kebijakan, atau penguatan kapasitas kelembagaan. Tahapan ini bersifat persiapan dan belum masuk pada fase pendanaan fisik proyek.
Sejumlah sumber kebijakan menyebutkan bahwa proses menuju pembiayaan internasional membutuhkan tahapan panjang, mulai dari kajian teknis dan kelayakan ekonomi, kesiapan fiskal daerah, hingga persetujuan pemerintah pusat. Umumnya, pembiayaan baru dapat diakses setelah proyek masuk dalam kerangka perencanaan nasional dan memenuhi persyaratan administratif serta fiskal yang ketat.
Di sisi lain, kondisi fiskal Provinsi Maluku hingga kini masih ditandai oleh ketergantungan tinggi pada transfer pusat serta besarnya porsi belanja rutin. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan daerah mengelola proyek infrastruktur berskala besar, khususnya terkait keberlanjutan pembiayaan dan risiko fiskal jangka panjang.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku belum merilis dokumen atau pernyataan resmi yang menjelaskan secara detail nilai pendanaan, jenis dukungan, maupun jadwal keterlibatan Bank Dunia dalam proyek MIP. Dengan demikian, wacana dukungan Bank Dunia tersebut masih berada pada tahap komunikasi awal dan belum memasuki fase implementasi anggaran.
Tanpa kejelasan dokumen dan kerangka pembiayaan yang transparan, klaim keterlibatan Bank Dunia dalam proyek strategis di Maluku masih memerlukan pembuktian lebih lanjut agar tidak menimbulkan ekspektasi publik yang berlebihan.(RR-iNUT)
