Ambon, iNewsUtama.com – Balai Wilayah Sungai Maluku bersama Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar rapat koordinasi terkait permohonan pengamanan pembangunan strategis untuk pekerjaan Bendungan Waepo Paket 3 pada Selasa (1/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi kedua lembaga dalam mendukung kelancaran penyelesaian salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Buru.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku mengenai permohonan pengamanan pembangunan strategis pada pekerjaan Bendungan Waepo Paket 3. Melalui koordinasi ini, Kejati Maluku diharapkan dapat memberikan pendampingan, pengawalan, dan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai ketentuan serta terhindar dari berbagai potensi permasalahan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, BWS Maluku memaparkan sejumlah materi terkait pelaksanaan proyek, mulai dari data umum pekerjaan, sumber pembiayaan, nilai anggaran, jangka waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, hingga berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi proses pembangunan.
Sinergi antara BWS Maluku dan Kejati Maluku bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik, serta mengamankan aset negara selama proses konstruksi berlangsung. Pendampingan dari aparat penegak hukum juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.
Pembangunan Bendungan Waepo di Kabupaten Buru saat ini telah memasuki tahap akhir. Karena itu, diperlukan pengamanan dan pendampingan yang optimal guna meminimalkan potensi kendala, seperti keterlambatan pekerjaan, sengketa lahan, maupun hambatan lain yang dapat mengganggu penyelesaian proyek.
Melalui koordinasi yang baik antara BWS Maluku, Kejati Maluku, serta seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Bendungan Waepo Paket 3 diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Buru. Keberadaan bendungan tersebut nantinya diharapkan mampu mendukung kebutuhan sumber daya air, meningkatkan sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
