Ambon,iNewsUtama.com--Penentuan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon definitif memasuki babak akhir. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dikabarkan akan mengumumkan satu dari tiga kandidat yang lolos seleksi pada pekan depan.
Tiga pejabat yang kini bersaing memperebutkan jabatan strategis tersebut yakni Apries B. Gaspersz, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Steven Dominggus, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Robby Sapulette, yang saat ini menjabat Penjabat Sekretaris Kota Ambon.
Seluruh tahapan seleksi telah rampung. Kini keputusan sepenuhnya berada di tangan Wali Kota sebagai pemegang hak prerogatif. Kondisi ini memunculkan harapan agar penetapan Sekkot dilakukan secara objektif dengan mengedepankan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan prestasi, bukan karena kedekatan politik maupun kepentingan balas jasa.
Direktur Riset dan Politik Maluku Research Center (MRC), Wahada Mony, menegaskan bahwa jabatan Sekkot merupakan posisi strategis yang menentukan arah birokrasi Kota Ambon. Karena itu, menurutnya, prinsip meritokrasi harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.
"Dalam sistem merit, kemajuan seorang ASN ditentukan oleh kemampuan, kinerja, integritas, dan prestasi, bukan karena kekayaan, hubungan keluarga, ataupun koneksi politik, Rabu (1/7/26).
Ia mengingatkan, apabila jabatan Sekkot diberikan atas dasar loyalitas politik, dampaknya tidak hanya mencederai profesionalisme birokrasi, tetapi juga berpotensi melemahkan pelayanan publik.
"Jika birokrasi dipimpin oleh figur yang dipilih karena loyalitas semata, maka risiko penyalahgunaan kewenangan dan anggaran semakin besar. Profesionalisme ASN akan mati, sementara pegawai yang berprestasi justru tersingkir oleh kepentingan politik," tegasnya.
Menurut Mony, birokrasi yang dipenuhi kepentingan politik juga berpotensi memunculkan polarisasi di kalangan ASN. Kondisi tersebut dapat menurunkan motivasi kerja aparatur, menghambat koordinasi pemerintahan, hingga memperlambat pelaksanaan program pembangunan.
"Ketika Sekkot lebih sibuk mengakomodasi kepentingan penguasa daripada melayani masyarakat, maka yang dirugikan adalah warga Kota Ambon. Pemerintahan akan kehilangan fokus terhadap pelayanan publik," ujarnya.
Desakan agar proses penentuan Sekkot berlangsung objektif juga datang dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, berharap pejabat yang dipilih nantinya mampu membangun komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
"Harapan kami, Sekkot yang terpilih mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Jika komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan, maka berbagai program pembangunan akan sulit direalisasikan," katanya.
Pandangan serupa disampaikan Anggota DPRD Kota Ambon dari PSI, Wiliam Pieter Mairuhu. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah kota dan DPRD merupakan syarat utama agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD dari PPP, Taha Abubakar, menilai jabatan Sekkot memiliki peran yang sangat strategis karena secara otomatis menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Sebagai Ketua TAPD, Sekkot harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik secara administratif maupun politis. Dengan demikian, kepentingan pemerintah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dapat dijembatani secara optimal," ujarnya.
Penetapan Sekkot Ambon dalam beberapa hari ke depan dinilai akan menjadi ujian komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam menerapkan sistem merit. Publik kini menanti apakah jabatan birokrasi tertinggi tersebut benar-benar diberikan kepada sosok paling layak berdasarkan kapasitas dan integritas, atau justru diwarnai pertimbangan politik yang berpotensi mencederai profesionalisme aparatur sipil negara.(RN)
