PIRU,iNewsUtama.com – Polemik mengenai pengajuan proposal Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kepada pihak swasta terus menuai tanggapan. Kali ini, mantan Ketua Umum HMI Cabang SBB, Achel Rahayaan, melontarkan kritik balik kepada anggota DPRD SBB, Edi Pentury, yang sebelumnya mempertanyakan langkah TP PKK menggandeng sektor swasta.
Melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/7/2026), Achel meminta Edi Pentury lebih dahulu memahami kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja TP PKK sebelum melontarkan kritik yang dinilai berpotensi menyesatkan opini publik.
"TP PKK bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, organisasi ini memiliki ruang untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, selama dilakukan sesuai mekanisme, transparan, tanpa unsur paksaan, dan seluruh bantuan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Achel.
Menurutnya, pengajuan proposal kepada perusahaan merupakan praktik yang lazim dilakukan organisasi kemasyarakatan guna memperoleh dukungan terhadap kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, proposal yang menjadi polemik tersebut diajukan untuk mendukung pelaksanaan Jambore Posyandu, sebuah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas kader, memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
"Selama prosesnya sesuai aturan dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, tidak ada alasan untuk mempersoalkan upaya mencari dukungan bagi kegiatan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat," ujarnya.
Achel menilai kritik yang disampaikan Edi Pentury justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran TP PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberdayaan keluarga dan pelayanan sosial, bukan lembaga pemerintah yang seluruh kegiatannya harus bergantung pada APBD.
Ia menegaskan, kolaborasi dengan dunia usaha merupakan bentuk sinergi yang patut diapresiasi, terlebih di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
"Dukungan sektor swasta adalah nilai tambah. Yang harus diawasi adalah transparansi dan akuntabilitas penggunaannya, bukan justru mempersoalkan kemitraannya," katanya.
Achel kemudian mengingatkan Edi Pentury agar memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkan program strategis dan tambahan anggaran dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya bagi masyarakat Saka Mese Nusa, bukan sekadar membangun polemik yang tidak memberikan solusi.
"Sebagai wakil rakyat, masyarakat tentu berharap ada langkah nyata menghadirkan program dan anggaran dari pusat. Jejaring politik yang dimiliki seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, bukan hanya melontarkan kritik terhadap organisasi yang sedang bekerja melayani masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Achel mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terpengaruh narasi yang belum terverifikasi maupun informasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
Menurutnya, kritik dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus dibangun di atas data, pemahaman terhadap regulasi, serta disertai solusi yang konstruktif.
"Jangan sampai kritik yang tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh justru membangun persepsi keliru di tengah masyarakat dan menghambat percepatan pembangunan yang selama ini didukung melalui berbagai program TP PKK SBB di bawah kepemimpinan Yeni Rosbayani Asri," pungkasnya.
Penulis: S. Adam
