Ketua Pemuda LIRA SBB, Ardi Tamalene, menilai kritik yang disampaikan Edi Pentury terhadap kolaborasi PKK dengan pihak swasta menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami kedudukan serta fungsi organisasi tersebut.
"Pernyataan yang disampaikan saudara Edi Pentury justru memperlihatkan kurangnya pemahaman mengenai posisi PKK. PKK bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga memiliki ruang untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sepanjang bertujuan mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat," ujar Ardi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/7/2026).
Menurut Ardi, kerja sama antara PKK dan pihak swasta merupakan praktik yang lazim dilakukan di berbagai daerah sebagai bentuk sinergi untuk mempercepat pelaksanaan program-program kemasyarakatan, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia menegaskan, dukungan dunia usaha tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang keliru, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat di Bumi Saka Mese Nusa.
"Kolaborasi dengan sektor swasta adalah nilai tambah. Yang terpenting, kerja sama tersebut dilakukan secara terbuka, tidak melanggar aturan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Ardi kemudian mengingatkan agar kritik yang disampaikan pejabat publik dibangun di atas pemahaman yang utuh, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Sebagai anggota legislatif, lanjutnya, Edi Pentury semestinya lebih fokus memanfaatkan kewenangan dan jaringan politik yang dimilikinya untuk memperjuangkan tambahan program maupun anggaran dari pemerintah pusat serta sumber pendanaan lainnya bagi Kabupaten Seram Bagian Barat.
"Sebagai wakil rakyat, seharusnya energi diarahkan untuk menghadirkan lebih banyak program dan anggaran bagi masyarakat. Jangan sampai kritik yang tidak didasarkan pada pemahaman yang benar justru menghambat semangat kolaborasi dalam membangun daerah," katanya.
Ardi menambahkan, selama ini Tim Penggerak PKK SBB di bawah kepemimpinan Yeni Rosbayani Asri terus berupaya menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan menggandeng berbagai mitra sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah, legislatif, organisasi kemasyarakatan maupun sektor swasta. Karena itu, polemik yang berkembang seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat sinergi, bukan membangun narasi yang dapat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat.
