Ambon,iNewsUtama.com-- Kunjungan Duta Besar Swiss ke Maluku yang dibingkai sebagai pembuka kerja sama vokasi menimbulkan satu pertanyaan mendasar: program ini hendak dibawa ke mana, dan siapa yang menjamin ia tidak berhenti seperti sebelumnya?
Fakta menunjukkan, Maluku bukan daerah tanpa sejarah vokasi. Pemerintah Provinsi pernah menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan kerja mulai dari teknik dasar, kelistrikan, teknologi informasi, hingga pelatihan berbasis maritim dan produktivitas tenaga kerja melalui balai pelatihan vokasi.
Program-program ini bahkan didukung anggaran negara dan diumumkan secara resmi. Namun masalahnya jelas: program ada, keberlanjutan tidak pernah teruji. Tidak tersedia laporan terbuka mengenai: berapa peserta yang terserap kerja, ke mana lulusan vokasi ditempatkan, industri apa yang menjadi mitra tetap, atau apakah pelatihan tersebut terhubung dengan kebutuhan riil ekonomi Maluku.
Akibatnya, vokasi di Maluku berulang kali berhenti sebagai kegiatan administratif, bukan strategi pembangunan sumber daya manusia.
Dalam konteks ini, kerja sama dengan Swiss seharusnya menjawab kekosongan arah tersebut. Tetapi hingga kini, tidak ada kejelasan publik mengenai: sektor prioritas yang akan digarap (apakah maritim, perhotelan, hospitality, manufaktur ringan, atau teknik), target waktu pelaksanaan, maupun peta penempatan tenaga kerja setelah pelatihan selesai.
Tanpa desain itu, kerja sama internasional berisiko besar menjadi seremoni diplomatik, bukan intervensi struktural. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan yang tidak terhubung dengan pasar kerja hanya akan melahirkan sertifikat, bukan pekerjaan.
Masalah utamanya kembali mengarah ke pemerintah daerah. Pemprov Maluku gagal menjadikan vokasi sebagai instrumen kebijakan jangka panjang. Tidak ada sistem yang memastikan bahwa setiap pelatihan berujung pada sertifikasi yang relevan, kontrak kerja, atau penyerapan industri. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika publik meragukan apakah kerja sama Swiss benar-benar akan berjalan, atau sekadar menambah daftar program yang “pernah ada”.
Jika pemerintah daerah serius, maka kerja sama vokasi harus disertai: peta kebutuhan tenaga kerja daerah, keterikatan dengan industri nyata, jadwal pelaksanaan yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang terbuka.
Tanpa itu, vokasi hanya akan menjadi narasi pembangunan di atas kertas. Maluku tidak kekurangan pelatihan, yang kurang adalah keberanian pemerintah daerah mengubah pelatihan menjadi pekerjaan nyata.
Jika pola lama terus diulang, maka bukan Swiss yang gagal membantu Maluku, melainkan pemerintah daerah yang kembali membiarkan peluang berhenti di meja seremoni.
