Ambon, iNewsUtama.com — Penanganan konflik sosial di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena intensitas konflik yang terus berulang, tetapi karena adanya perbedaan perlakuan pemerintah daerah dalam pemulihan pascakonflik di sejumlah wilayah.
Berdasarkan penelusuran iNews Utama, konflik sosial di Negeri Kariu, Pulau Haruku, menjadi salah satu konflik paling awal yang terjadi, yakni sejak Januari 2022. Dampaknya begitu besar: ribuan warga mengungsi, ratusan rumah terbakar, dan proses pemulihan berjalan lambat hingga tahun 2024, sebelum kemudian dinyatakan selesai secara administratif oleh pemerintah pusat dan daerah.
Namun, hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai penyaluran bantuan dana signifikan dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada masyarakat Kariu, sebagaimana terjadi di beberapa wilayah konflik lain yang muncul belakangan.
Sebaliknya, dalam konflik sosial yang terjadi tahun 2025 — seperti Rumaolat–Masihulan–Sawai dan Hunuth–Hitu — pemerintah provinsi justru bergerak cepat dengan mengumumkan bantuan bernilai miliaran rupiah, disertai dengan keterangan resmi dan alokasi anggaran yang jelas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di ruang publik: mengapa wilayah yang lebih dulu terdampak konflik justru tertinggal dalam pemulihan?
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa warga Kariu memang kerap menerima kunjungan pejabat daerah dan janji pembangunan rumah, namun tanpa kejelasan nominal anggaran, jadwal realisasi, maupun laporan pencairan dana.
Sebagian besar bantuan yang pernah diterima masyarakat hanya berupa logistik kemanusiaan di fase awal konflik — termasuk bantuan pribadi dari tokoh politik — bukan melalui mekanisme resmi APBD Provinsi Maluku.
Seorang pengamat kebijakan publik menilai bahwa pola tersebut mencerminkan ketidakseimbangan prioritas dalam tata kelola pemulihan konflik.
“Pemulihan sosial seharusnya tidak diukur dari tahun kejadian, tetapi dari kondisi riil masyarakat di lapangan. Kalau luka sosial dan pemulihan ekonomi belum selesai, artinya konflik itu masih hidup dalam bentuk lain,” ujarnya kepada iNews Utama di Ambon.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku mengenai apakah terdapat alokasi anggaran khusus pasca-2024 untuk Kariu, serta sejauh mana realisasi program pemulihan yang pernah dijanjikan.
Masyarakat kini menanti kejelasan. Bagi warga Kariu, konflik mungkin telah selesai di atas kertas, tetapi luka sosial dan ketimpangan pemulihan masih terasa hingga hari ini. (Reporter Inewsutama.com)
