Ambon, iNewsUtama.com — Kritik publik terhadap Pemerintah Provinsi Maluku kembali menguat. Setelah sorotan tajam terkait penanganan konflik di sejumlah wilayah, kini muncul pertanyaan serius mengenai ketimpangan bantuan dan lambannya pemulihan pascakonflik, khususnya di Negeri Kariu, Pulau Haruku.
Data dan keterangan yang dihimpun iNews Utama menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam penyaluran bantuan pemerintah di antara wilayah terdampak konflik.
Wilayah Hunuth dan Masihulan disebut telah menerima bantuan senilai miliaran rupiah, dengan pembangunan rumah warga dan fasilitas publik yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya.
Namun, di sisi lain, warga Kariu yang terdampak konflik sejak awal 2022 hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
“Hunuth dan Masihulan dapat Rp1 miliar, Kariu cuma janji. Ini bentuk ketidakadilan kebijakan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Haruku kepada iNews Utama, Jumat (17/1/2026).
Kariu hingga kini masih menghadapi kondisi darurat. Banyak rumah warga rusak belum diperbaiki, dan bantuan yang dijanjikan pemerintah provinsi belum terealisasi dalam bentuk konkret.
Masyarakat menilai janji-janji Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam berbagai kunjungan lapangan hanya bersifat simbolik dan tidak diikuti langkah nyata.“Kehadiran gubernur di tengah masyarakat Kariu memang ada, tapi kalau warganya masih tinggal di tenda, itu bukti kegagalan negara hadir memberikan perlindungan dan pelayanan,” kata warga lainnya dengan nada kecewa.
Sementara di Hunuth dan Masihulan, pemerintah bergerak cepat. Bantuan dana miliaran rupiah disalurkan, pembangunan rumah dilaksanakan, dan masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing.
Langkah cepat ini justru menegaskan adanya pola pilih kasih administratif, di mana wilayah dengan posisi strategis dan visibilitas politik tinggi mendapatkan perhatian lebih besar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di ruang publik: apakah Gubernur bekerja untuk seluruh rakyat Maluku, atau hanya untuk wilayah tertentu?
Dalam berbagai kesempatan resmi, Gubernur Hendrik tampil dengan pernyataan empati dan janji pemulihan. Namun, bagi warga Kariu, janji itu belum berwujud bantuan nyata.
“Kami tidak butuh foto, tidak butuh pidato. Kami butuh rumah untuk berteduh,” tegas salah satu warga Kariu yang masih tinggal di tenda pengungsian.
Para pengamat menilai, jika ketimpangan ini tidak segera diperbaiki, maka bukan hanya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang akan terkikis, tetapi juga akan menimbulkan luka sosial berkepanjangan di tengah masyarakat Maluku.
“Pemulihan pascakonflik harus berbasis keadilan dan kebutuhan riil, bukan kepentingan politik atau citra publik,” ujar salah satu akademisi di Ambon.
Masyarakat kini menunggu satu hal dari Pemprov Maluku: tindakan nyata, bukan sekadar janji. Karena di Kariu, warga masih tidur di tenda — sementara di Hunuth dan Masihulan, rumah-rumah baru sudah berdiri tegak. (Reporter Inewsutama.com)
