Ambon – inewsutama.com_Setelah sorotan tajam pada episode pertama yang mengungkap konflik di hampir 11 kabupaten/kota di Maluku, fakta baru kembali menguatkan persepsi publik tentang ketimpangan penanganan pascakonflik oleh Pemerintah Provinsi Maluku(19/01/26).
Sejumlah wilayah seperti Hunuth dan Masihulan tercatat menerima bantuan hingga miliaran rupiah. Rumah warga dibangun, fasilitas dipulihkan, dan masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari kehadiran negara. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami warga Negeri Kariu.
Meski Kariu berada dalam situasi darurat pascakonflik, hingga kini masyarakatnya masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Bantuan konkret tak kunjung tiba. Yang diterima warga sejauh ini hanya janji moral dan komitmen administratif, tanpa kejelasan nilai anggaran, jadwal realisasi, maupun bentuk bantuan langsung.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah janji pemerintah hanya dijadikan alat simbolik untuk meredam kritik publik, sementara sebagian wilayah lain dibiarkan berjuang sendiri?
Kehadiran Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di tengah masyarakat Kariu yang terdampak konflik justru memperlihatkan ironi. Hingga kini, negara dinilai gagal hadir secara utuh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warganya. Kunjungan resmi tak berbanding lurus dengan perubahan kondisi di lapangan.
Kariu menjadi cermin ketidaksetaraan penanganan. Rumah warga rusak belum selesai diperbaiki, kehidupan pengungsi masih bergantung pada tenda darurat, dan dukungan pemerintah masih sebatas rencana pembangunan yang belum tentu terealisasi.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka:
Apakah Gubernur bekerja untuk seluruh rakyat Maluku, atau hanya untuk wilayah yang terlihat, terdengar, dan memiliki nilai politis?
Dalam berbagai kunjungan resmi, publik disuguhi foto-foto senyum, salam hangat, dan pernyataan empati. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Episode kedua ini mempertegas dugaan adanya pola pilih kasih administratif, di mana penyaluran bantuan tidak sepenuhnya didasarkan pada tingkat kebutuhan mendesak, melainkan pada lokasi strategis dan visibilitas politik.
Publik Maluku kini menunggu satu hal yang paling mendasar: tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Kariu tidak membutuhkan kunjungan seremonial, tetapi rumah yang layak huni. Hunuth telah menerima miliaran, sementara Kariu masih bertahan di tenda.
Jika ketimpangan ini tidak segera diperbaiki, dampaknya bukan hanya menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, tetapi juga meninggalkan luka sosial berkepanjangan yang sulit disembuhkan.
