Ambon, iNewsUtama.com — Gelombang kritik terhadap Gubernur Maluku, Hendrik, mulai menggema di berbagai kalangan. Publik menilai sang gubernur gagal menunjukkan kepemimpinan efektif dalam menangani persoalan sosial yang terus menumpuk di daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis menilai, kepemimpinan Hendrik saat ini kehilangan arah dan sensitivitas sosial, di tengah meningkatnya berbagai persoalan di akar rumput, termasuk konflik masyarakat dan lemahnya respon pemerintah terhadap dinamika publik.
Kritik ini bermula dari pandangan bahwa kepemimpinan bukan sekadar mempertahankan jabatan, melainkan kemampuan menjaga kepercayaan rakyat. Ketika kepercayaan itu memudar akibat kebijakan yang tidak berpihak dan komunikasi publik yang lemah, maka legitimasi pemerintahan pun dipertanyakan.
“Kepemimpinan publik bukan soal bertahan di kursi kekuasaan, tapi tentang kemampuan menjaga kepercayaan. Ketika kepercayaan itu runtuh karena kegagalan membaca denyut sosial, maka jabatan tak lagi layak dipertahankan,” ungkap salah satu pengamat kebijakan publik di Ambon, Kamis (16/1/2026).
Menurut para pengkritik, selama masa kepemimpinannya, Hendrik dinilai gagal mengelola isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Konflik sosial dibiarkan berlarut, sementara kehadiran negara justru terasa melemah, tergantikan oleh figur-figur non-formal yang mengambil alih peran di lapangan.
“Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tapi gejala kepemimpinan yang kehilangan kendali. Pemerintah seolah tidak hadir secara tegas dan adil,” ujar sumber tersebut.
Kritik juga diarahkan pada lemahnya koordinasi birokrasi dan absennya solusi konkret terhadap persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pelayanan publik. Sejumlah kalangan bahkan menyebut bahwa evaluasi terhadap jabatan Hendrik merupakan langkah korektif yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Mencopot Hendrik bukan serangan personal, tetapi langkah rasional untuk menyelamatkan wibawa pemerintahan dan masa depan daerah,” kata seorang aktivis muda Maluku.
Para pengamat menegaskan bahwa demokrasi tidak kekurangan figur, namun yang langka adalah keberanian untuk mengambil sikap dan mengatakan ‘cukup sudah’ ketika seorang pemimpin dinilai gagal menjalankan amanah.
Gelombang suara publik ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Maluku agar segera melakukan pembenahan struktural dan komunikasi sosial, sebelum kepercayaan masyarakat semakin runtuh. (Reporter Inewsutama.com)
