Ambon,iNewsutama.com — Tokoh politik Seram Raya, Umar Ismail Kelihu, menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dalam menangani persoalan bencana, khususnya di wilayah Seram yang kerap terdampak banjir saat musim hujan. Umar yang juga selaku ketua Komando HAM Maluku (Hidupkan Aspirasi Masyarakat), ia secara resmi melayangkan mosi tidak percaya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia terhadap BWS Maluku.
Salah satu titik krusial yang disoroti adalah " Kali Way Kawanua", yang hampir setiap tahun terdampak bencana banjir, namun belum mendapat penanganan maksimal.
Umar menyoroti lambannya respons BWS Maluku terhadap berbagai usulan masyarakat, terutama terkait "normalisasi sungai dan perbaikan sabodam yang rusak pasca bencana 2024.
“Setiap musim hujan, kali wae Kawanua itu kembali terdampak banjir. Kami sudah berulang kali menyampaikan masukan kepada pihak BWS, tapi tidak pernah direspons. Ini mencerminkan buruknya standar pelayanan publik terhadap masyarakat,” ujar Umar Ismail Kelihu.
Ia juga menekankan bahwa "wilayah Seram telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional", sehingga seharusnya menjadi perhatian utama dari BWS Maluku. Namun kenyataannya, berbagai koordinasi dan aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan serius.
Sikap tegas ini juga dipicu oleh ketidakterbukaan pihak BWS terhadap komunikasi publik serta tidak adanya evaluasi internal terhadap satuan kerja (satker) yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan maksimal.
“Kami menuntut Kepala BWS Maluku yang baru agar segera mengevaluasi kinerja satker-satker di bawahnya. Jangan biarkan pelayanan publik terus menurun karena kelalaian internal,” tegas Umar.
Meski begitu, Umar memberikan apresiasi atas respons cepat "Pemerintah Provinsi Maluku" yang turun langsung ke lokasi bencana pasca kejadian, menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Komando HAM Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendesak adanya perubahan nyata dalam kinerja instansi yang memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan sungai dan infrastruktur penunjangnya lainnya di Maluku. Tutup Umar
