Ambon,iNewsUtama.com--Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi nalar, pendidikan, dan masa depan generasi muda, justru berubah menjadi ladang teror. Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangaji Ambon asal Seram Bagian Timur (SBT) dan Kepulauan Kei kembali menjadi korban kekerasan brutal yang diduga dilakukan oleh sekelompok pemuda asal Kailolo.
Ironisnya, rangkaian aksi kekerasan tersebut terjadi di kawasan kampus dan sekitarnya, bahkan disebut berlangsung di bawah sorotan aparat keamanan, namun tanpa tindakan tegas yang berarti.
Satu bulan sebelumnya, mahasiswa asal SBT bernama Gozi Rumain mengalami luka serius akibat pembacokan yang nyaris merenggut nyawanya. Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polda Maluku. Upaya damai sempat ditempuh dan proses hukum diharapkan berjalan, namun hingga kini pelaku belum juga diamankan.
Penundaan keadilan ini diduga menjadi pemicu berlanjutnya konflik sosial di lingkungan kampus.
Wisudawan Disergap, Parang Menyasar Leher
Teror kembali terjadi pada Jumat, 26 Desember 2025. Seorang mahasiswa UIN A.M. Sangaji bernama Irfan Rumbaru, yang juga merupakan peserta wisuda, diserang oleh sekelompok pemuda usai menunaikan salat Jumat.
Dalam perjalanan menuju kampus untuk mengikuti agenda yudisium, korban disergap di sekitar kawasan kampus. Menurut keterangan korban, pelaku menyerang menggunakan senjata tajam dan mengarahkan tebasan ke bagian leher.
Irfan selamat karena secara refleks menangkis serangan tersebut dengan tangan, meski mengakibatkan luka serius. Korban sempat melarikan diri, namun masih dikejar dan disabet dari arah belakang. Pakaian korban robek akibat serangan tersebut.
Insiden ini dinilai bukan sekadar penganiayaan, melainkan sudah mengarah pada percobaan pembunuhan di ruang publik akademik.
Batu Berhadapan dengan Parang, Panah, dan Bom
Peristiwa tersebut memicu keresahan dan kemarahan mahasiswa asal SBT dan Kepulauan Kei. Bentrokan pun tak terhindarkan. Berdasarkan keterangan saksi, mahasiswa hanya menggunakan batu sebagai alat pertahanan diri, sementara kelompok pemuda diduga membawa parang, busur panah, bahkan bom rakitan.
Lebih mengkhawatirkan, sejumlah saksi menyebutkan bahwa aparat keamanan berada di lokasi kejadian, namun tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan secara memadai.
Dalam salah satu insiden, seorang warga asal Buton dilaporkan dibacok di depan aparat, namun tidak mendapat respons cepat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah publik:
Siapa yang sebenarnya berdaulat di Maluku—hukum negara atau senjata tajam?
Polisi atau Sekadar Penonton?
Ketika senjata tajam, panah, dan bahan peledak digunakan secara terang-terangan di ruang publik, sementara aparat terkesan pasif, masyarakat mulai mempertanyakan kinerja penegakan hukum.
Apakah ini bentuk kelalaian?
Ataukah pembiaran yang disengaja?
Sindiran pahit pun berkembang di tengah masyarakat, mempertanyakan apakah kelompok tertentu tengah menjalankan “hukum versi sendiri”, atau justru menjadi bagian dari konflik yang dibiarkan demi kepentingan tertentu.
Tuduhan tersebut memang serius, namun justru karena itu Polda Maluku dituntut untuk hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif atau keheningan.
Ketika Negara Terus Diam
Pembiaran terhadap kekerasan adalah bentuk kekerasan itu sendiri. Ketika laporan resmi tak ditindaklanjuti, ketika korban terus berjatuhan, dan ketika kampus berubah menjadi zona konflik, maka yang runtuh bukan hanya rasa aman mahasiswa, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Jika hukum terus tertidur, publik wajar bertanya:
Apakah kita masih hidup dalam negara hukum, atau sedang menyaksikan hukum rimba yang dilegalkan oleh diamnya aparat?
Negara tidak boleh kalah oleh parang.
Dan polisi tidak boleh kalah oleh rasa takut—atau kepentingan.(RR-SL)
