Bula, iNewsutama.com – 8 Juni 2025
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon sejak tahun 2022 kini menuai polemik. Hal ini menyusul ketidakpastian pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama tiga semester untuk 73 mahasiswa yang dibiayai oleh Pemkab SBT.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi mereka mengeluhkan keterlambatan pembayaran SPP oleh Pemkab SBT. Keterlambatan tersebut memaksa mahasiswa melakukan pinjaman pribadi guna menutupi biaya administrasi agar dapat mengikuti proses wisuda.
Salah satu mahasiswi yang diwawancarai oleh iNewsutama.com mengungkapkan bahwa Disdikbud SBT sempat menjanjikan penggantian dana setelah mahasiswa menyerahkan bukti kuitansi pembayaran. Namun hingga kini, janji tersebut tak kunjung terealisasi.
“Awalnya kami diminta kumpulkan kuitansi, nanti katanya sampai Ambon dana akan ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkap mahasiswi tersebut.
Beberapa kali pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan pihak dinas telah dilakukan, namun hasilnya dinilai tidak memberikan kepastian. Bahkan dalam pertemuan terakhir, para mahasiswa merasa diabaikan.
“Hari Senin itu kami ke dinas, tapi mereka banyak alasan. Saya bahkan sempat bertemu dengan bendahara, tapi katanya dia belum urus kami karena masih sibuk dengan gaji ke-13,” ujar MR, salah satu alumni.
Mahasiswa mengaku menanggung beban finansial besar, dengan SPP yang mencapai Rp7.500.000 per orang, yang sebagian besar dibiayai melalui pinjaman dari keluarga dan koperasi simpan pinjam.
“Kami semua bayar pakai pinjaman. Kalau mereka butuh bukti, saya siap tunjukkan bukti peminjaman itu,” tegas seorang alumni melalui sambungan telepon.
Kekecewaan juga mencuat akibat pengalaman tidak menyenangkan yang dialami salah satu mahasiswi yang harus menanggung utang ongkos mobil dari Ambon ke Bula. Perempuan tersebut bahkan menjadi sasaran komentar di media sosial karena belum mampu membayar biaya perjalanan yang dipinjamkan dengan keyakinan bahwa uang dari dinas akan segera dicairkan.
“Teman kami sempat diteriaki di medsos karena belum bayar ongkos mobil. Dia kira setelah sampai Bula, uang dari dinas sudah cair, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Para mahasiswa berharap agar Pemkab SBT segera menindaklanjuti persoalan ini secara serius, apalagi setelah dilantiknya Bupati yang baru, publik meyakini bahwa anggaran sudah tersedia dan dapat segera digunakan.
“Setelah serah terima jabatan, anggaran itu sudah ada. Kenapa sampai sekarang kami masih diputar-putar seperti ini?” pungkas MR dengan nada kecewa.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama yang menyangkut masa depan generasi muda yang telah berjuang menempuh pendidikan demi mengabdi kepada daerah. (MHY - Reporter iNewsutama.com)
