Ambon,iNewsutama.com--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar Rapat Paripurna IV dalam rangka penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025. Acara ini berlangsung pada Rabu, 15 Januari 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Ambon.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamela, didampingi Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya, Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir pula para camat, lurah, dan raja di wilayah Kota Ambon.
Dalam pantauan media, sebanyak 20 dari 35 anggota DPRD Kota Ambon hadir dalam rapat tersebut. Ketua DPRD, Morits Tamela, mengapresiasi kehadiran para pejabat eksekutif, OPD, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir.
“Kehadiran bapak dan ibu semua menunjukkan komitmen kita bersama untuk terus bersinergi dalam membangun Kota Ambon yang lebih baik,” ujar Tamela saat membuka rapat.
Rapat paripurna dimulai dengan pembacaan surat-surat masuk dan produk-produk DPRD Kota Ambon selama Masa Sidang I Tahun 2024/2025 oleh Sekretaris Dewan, Apries Gaspersz. Dalam laporan tersebut, berbagai capaian dan produk legislasi yang telah dihasilkan DPRD disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja selama persidangan pertama.
Pj Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang baik selama Masa Sidang I. Ia juga berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berkelanjutan.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan, mencerminkan semangat kebersamaan antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon. Diharapkan, agenda-agenda dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 dapat berjalan dengan baik, membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Ambon.
Dengan berakhirnya Masa Sidang I, DPRD Kota Ambon kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(OLM)
