Jakarta, iNews Utama.com – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memeriksa kembali seluruh sertifikat di wilayah laut di Indonesia.
Permintaan ini muncul setelah ditemukannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan laut Tangerang dan Surabaya.
“Silakan Kementerian ATR/BPN periksa kembali seluruh SHGB dan SHM yang mungkin sudah diterbitkan di laut seperti di Tangerang dan Surabaya ini,” ujar Anas pada Senin (22/01/2025).
Ia berharap ke depan tidak ada lagi laut dan pantai di Indonesia yang memiliki sertifikat seperti yang terjadi di dua wilayah tersebut.
“Semoga tidak ada lagi pantai-pantai yang punya masalah yang sama,” tambahnya.
Menurut Anas, temuan ini menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip hilirisasi yang adil. “Alih-alih hilirisasi yang adil, malah yang ada kaplingisasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengonfirmasi bahwa kawasan laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan memang memiliki sertifikat berupa SHGB dan SHM.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (20/01/2025), Nusron Wahid menyatakan bahwa informasi mengenai keberadaan sertifikat tersebut sesuai dengan laporan yang beredar di media sosial.
“Benar, ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut yang dibuat masyarakat. Hal ini juga muncul di berbagai media sosial,” ujar Nusron.
Menteri ATR/BPN itu membeberkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dengan status SHGB dan SHM di kawasan laut tersebut, yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan dan individu.
“Jadi memang benar sesuai berita-berita yang beredar di media sosial tentang adanya sertifikat tersebut. Setelah kami cek, lokasinya pun benar sesuai dengan aplikasi yang kami gunakan,” tutup Nusron.(Reporter-iNewsutama)
