AMBON,iNewsUtama.com — Aktivis Maluku asal Pulau Seram, M. Saleh Keluan, merespons sorotan aktivis Maluku, Muhamad Zein Kosso, terkait pekerjaan jalan dan jembatan yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku di Pulau Seram.
Saleh menilai kritik terhadap pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari fungsi kontrol publik. Namun, menurutnya, kritik harus disampaikan berdasarkan kondisi lapangan secara utuh, objektif, serta disertai gagasan konstruktif agar dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Saleh, kondisi sejumlah ruas jalan di Pulau Seram, mulai dari Kelimury hingga Waipia, termasuk ruas jalan lingkar Pulau Seram, secara umum telah memberikan manfaat bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya melihat persoalan pada satu titik, kemudian menyimpulkan keseluruhan pekerjaan. Kita harus melihat kondisi secara menyeluruh, karena jalan dan jembatan di Pulau Seram merupakan urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujar Saleh.
Ia mengatakan kondisi geografis Pulau Seram membuat sejumlah ruas jalan dan jembatan rentan mengalami persoalan, seperti longsor, patahan badan jalan, maupun kerusakan akibat cuaca ekstrem.
Karena itu, menurut Saleh, setiap persoalan yang muncul di lapangan membutuhkan respons cepat dari pemerintah maupun pengelola infrastruktur agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Saleh juga menyebut Kasatker II BPJN Maluku, Toci Leuwol, sebagai salah satu pihak yang dinilainya memberikan perhatian terhadap penanganan persoalan jalan dan jembatan di wilayah Pulau Seram.
“Ketika terjadi persoalan di lapangan, yang paling penting adalah bagaimana negara hadir dan persoalan masyarakat segera ditangani. Kita melihat ada upaya untuk merespons kondisi jalan dan jembatan yang mengalami gangguan, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Saleh menegaskan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dapat diukur dari kondisi fisik pekerjaan. Menurutnya, aspek terpenting adalah seberapa besar infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Jalan yang memadai, kata dia, dapat membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan, pertanian, perkebunan, hingga memperlancar hubungan antarkampung dan antarkecamatan.
Karena itu, Saleh mengajak masyarakat, pemuda, organisasi kepemudaan (OKP), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Maluku untuk terus menjalankan fungsi kontrol terhadap pembangunan.
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berhenti pada persoalan dan perdebatan, melainkan turut menghadirkan solusi.
“Silakan kita mengkritik. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang juga menawarkan jalan keluar. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari kesalahan, tetapi lupa menyumbangkan pikiran untuk memperbaiki keadaan,” tegasnya.
Mantan pengurus BADKO HMI Maluku-Maluku Utara itu menilai pembangunan Pulau Seram membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan kontrol publik, sementara masyarakat juga membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan secara objektif.
“Pulau Seram tidak boleh dibangun dengan prasangka. Pulau Seram harus dibangun dengan data, pengawasan, keberanian mengkritik, sekaligus keberanian memberikan apresiasi ketika ada pekerjaan yang memang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Saleh menilai pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di Pulau Seram merupakan pekerjaan strategis. Sebab, konektivitas transportasi berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pemerintahan.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat Pulau Seram.
“Bayangkan kalau akses jalan tidak tersedia. Masyarakat akan kesulitan membawa hasil pertanian dan perkebunan, anak-anak kesulitan mengakses pendidikan, dan pelayanan kesehatan juga ikut terdampak. Karena itu, jalan bukan sekadar beton dan aspal. Jalan adalah akses kehidupan masyarakat,” kata Saleh.
Ia pun meminta BPJN Maluku terus menjaga kualitas pekerjaan, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap pembangunan memenuhi standar teknis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Di sisi lain, Saleh menegaskan bahwa kontrol masyarakat terhadap pembangunan tetap diperlukan. Menurutnya, kritik, pengawasan, dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia berharap perbedaan pandangan mengenai pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Seram tidak berkembang menjadi perdebatan yang kontraproduktif.
Sebaliknya, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan data, kondisi faktual di lapangan, serta solusi yang dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur.
“Kita boleh berbeda dalam melihat persoalan, tetapi tujuan akhirnya harus sama, yaitu memastikan masyarakat Pulau Seram mendapatkan akses infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Redak : (iNutGroup)
