Ambon,iNewsUtama.com--Sebanyak tujuh pejabat di lingkungan Polda Maluku dan jajaran resmi mengalami pergantian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026.
Pergantian tersebut mencakup empat Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku dan tiga Kapolres jajaran. Mutasi menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari bidang sumber daya manusia, kepolisian perairan, pendidikan hingga kepemimpinan kewilayahan.
Empat PJU yang mengalami pergantian masing-masing Karo SDM Polda Maluku, Dirpolair Polda Maluku, Ka SPN Polda Maluku serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Maluku.
Pada posisi Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., mendapat penugasan sebagai Karo SDM Polda Lampung. Jabatan tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Dicky Irawan Kesuma, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Psikolog Kepolisian Madya Tk. II SSDM Polri.
Sementara itu, Dirpolair Polda Maluku Kombes Pol. Handoyo Santoso, S.I.K., M.Si., mendapat penugasan sebagai Navigator Laut Madya Tk. II Baharkam Polri. Posisi Dirpolair Polda Maluku selanjutnya diisi Kombes Pol. Welly Djatmiko, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Kaltim.
Di bidang pendidikan, Ka SPN Polda Maluku Kombes Pol. Romi Agusriansyah, S.I.K., mendapat penugasan sebagai Assessor SDM Kepolisian Madya Tk. III SSDM Polri.
Jabatan Ka SPN Polda Maluku kemudian diemban AKBP Nurhadiansyah, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Wakapolresta Jambi Polda Jambi.
Sedangkan Kombes Pol. Rustanto, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Maluku, mendapat penugasan sebagai Dirpamobvit Polda Kalbar.
Tiga Kapolres Jajaran Berganti
Mutasi juga menyentuh tiga jabatan Kapolres di jajaran Polda Maluku, yakni Kapolres Buru, Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) dan Kapolres Seram Bagian Timur (SBT).
Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., mendapat penugasan sebagai Pamen Polda Maluku. Jabatan Kapolres Buru selanjutnya diisi AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat Kapolres SBB.
Untuk posisi Kapolres SBB, jabatan tersebut dipercayakan kepada AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., yang sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara Ditpolitik Baintelkam Polri.
Sementara Kapolres SBT AKBP Alhajat, S.I.K., mendapat penugasan sebagai Kabagdalops Roops Polda Maluku. Posisi Kapolres SBT selanjutnya diisi AKBP Ricky Pranata Vivaldy, S.P., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubdenperintis I Denperintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri.
Pergantian di tiga satuan kewilayahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan di tingkat Polres sekaligus meningkatkan kemampuan jajaran dalam merespons dinamika keamanan dan kebutuhan pelayanan masyarakat di masing-masing wilayah.
Kapolda Maluku: Jabatan Boleh Berganti, Pengabdian Tidak Boleh Berhenti
Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.
Menurut Dadang, para pejabat tersebut telah memberikan kontribusi melalui dedikasi dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat yang telah melaksanakan tugas di Polda Maluku dan jajaran. Dedikasi, loyalitas dan kontribusi yang telah diberikan merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
Kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, Dadang menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan profesionalisme.
“Jabatan boleh berganti, tetapi pengabdian tidak boleh berhenti. Apa yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Apa yang masih kurang harus dievaluasi dan diperbaiki. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat semakin merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.”
Dadang juga meminta para pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah dan masyarakat, serta membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kepemimpinan yang mampu bergerak cepat, membangun koordinasi dan memastikan pelayanan kepolisian dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Mutasi Dinilai Bagian dari Pembinaan Karier
Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus mekanisme pembinaan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi.
“Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus pembinaan karier personel. Setiap penugasan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan profesional, berintegritas dan penuh tanggung jawab,” ujar Jemi.
Ia menekankan, pergantian pejabat harus dipandang sebagai bagian dari kesinambungan organisasi. Program yang telah berjalan dengan baik perlu diteruskan, sementara evaluasi dan inovasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Jemi juga menilai kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.
“Yang harus dijaga adalah kesinambungan organisasi. Pejabat yang baru diharapkan dapat melanjutkan program yang sudah baik, melakukan evaluasi dan menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan satuan kerja maupun wilayah penugasan,” katanya.
Tantangan Maluku sebagai Wilayah Kepulauan
Pergantian tujuh pejabat tersebut berlangsung di tengah kebutuhan penguatan pelayanan kepolisian di Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Sebaran pulau, kondisi transportasi antarpulau, wilayah pesisir serta keberagaman karakter masyarakat membutuhkan pola kerja kepolisian yang adaptif, koordinatif dan responsif.
Pada fungsi kepolisian perairan, penguatan kepemimpinan dinilai penting untuk mendukung keamanan aktivitas masyarakat di laut, termasuk masyarakat pesisir dan pengguna transportasi perairan.
Sementara pada fungsi pendidikan, SPN memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas kepolisian.
Di tingkat kewilayahan, Kapolres menjadi ujung tombak organisasi dalam menerjemahkan kebijakan Polri agar dapat menjawab kebutuhan keamanan dan pelayanan masyarakat secara langsung.
Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pergantian empat PJU dan tiga Kapolres tersebut merupakan bagian dari mutasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026.
“Mutasi merupakan dinamika organisasi sekaligus bagian dari pembinaan karier untuk memastikan kebutuhan organisasi dapat berjalan secara optimal,” ujar Rositah.
Ia mengatakan, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera beradaptasi, memahami karakteristik satuan kerja dan wilayah, serta membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Yang paling utama adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan Polri yang profesional, humanis, responsif dan berkeadilan,” katanya.
Rositah menambahkan, karakter geografis Maluku membutuhkan kemampuan kepemimpinan dan koordinasi yang kuat agar kehadiran Polri dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di pulau-pulau dan wilayah pesisir.
Ia menegaskan, pergantian pejabat tidak mengubah komitmen Polda Maluku dalam menjalankan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan boleh berganti, tetapi komitmen pelayanan kepada masyarakat harus tetap sama. Setiap pejabat yang mendapat amanah memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi dan masyarakat,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan baru pada sejumlah posisi strategis tersebut, Polda Maluku dan jajaran diharapkan mampu menjaga kesinambungan organisasi, meningkatkan profesionalisme personel serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku.
