Ambon,iNewsUtama.com - Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat secara tegas meminta Bupati SBT untuk segera mencopot Kepala Desa Effa, menyusul dugaan serius terkait ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2025.
Sorotan ini muncul karena minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa. Sejumlah program yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan terkesan tidak memiliki kejelasan realisasi di lapangan.
Ketua DPD Mimbar Peradaban Indonesia Maluku, Saldi Matdoan, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan administratif biasa, melainkan sudah menjadi isu serius yang menyangkut kepercayaan publik.
“Kami menilai ini bukan sekadar kekurangan dalam tata kelola, tetapi sudah mengarah pada dugaan kuat adanya ketidaktransparanan yang berpotensi merugikan masyarakat. Bupati SBT tidak boleh menunda, harus segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Desa Effa, tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan ini dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, tindakan cepat dan terukur dinilai sangat mendesak.
Lebih lanjut, ia mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (Kejari SBT) untuk segera turun tangan dengan membentuk tim investigasi guna melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Effa tahun 2025.
“Kami meminta Kejari SBT bertindak cepat dan profesional. Penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, lanjutnya.
Masyarakat Desa Effa kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Mereka berharap adanya kejelasan dan transparansi, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini disampaikan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur maupun Kepala Desa Effa. Sikap tersebut dinilai semakin memperkuat tuntutan publik agar persoalan ini segera ditindaklanjuti secara serius dan terbuka.(RR**)
