Ambon, iNewsUtama.com – Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (MIP), Handy Tuheitu, menilai kebijakan pemindahan aktivitas organisasi MIP ke Ambon mencerminkan sikap pilih kasih pemerintah provinsi yang mengabaikan kepentingan masyarakat Seram, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Handy menegaskan, Seram Bagian Barat tidak boleh dijadikan alat politik oleh pihak-pihak yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Ia menilai dinamika politik menjelang momentum tertentu sering kali memunculkan polarisasi masyarakat dan menggeser fokus pembangunan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok.
“Seram Bagian Barat adalah daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Potensi ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dijadikan komoditas politik,” tegas Handy dalam keterangannya kepada iNews Utama, Selasa (26/2/2026).
Ia menambahkan, Seram Bagian Barat memiliki posisi strategis sebagai daerah pesisir dengan kekuatan ekonomi berbasis perikanan. Karena itu, pemerintah daerah dan provinsi harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada nelayan lokal, termasuk dalam hal penguatan kapasitas, pendidikan, akses permodalan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
Handy juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Mahasiswa tidak boleh diam melihat adanya indikasi penyalahgunaan isu-isu publik untuk kepentingan politik praktis. Kami berdiri atas dasar komitmen moral untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, MIP menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, program pemberdayaan nelayan dan pengelolaan kawasan pesisir harus dilaksanakan secara terbuka, terukur, dan tepat sasaran.
“Pembangunan daerah yang sehat adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Seram Bagian Barat adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan semangat persatuan, bukan dipecah oleh kepentingan politik,” tambah Handy.
Dalam kesempatan itu, MIP juga mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
“Seram Bagian Barat bukan alat politik. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang harus dikelola dengan hati nurani, integritas, dan tanggung jawab. Kepentingan rakyat harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menjadi sikap resmi MIP dalam menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu strategis daerah, khususnya terkait keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Seram Bagian Barat.
