Ambon, iNewsUtama.com – Nama Robert Sapulette, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, ramai disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menempati posisi Sekot Ambon definitif. Jabatan tersebut dikenal strategis karena memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah.
Namun, muncul sejumlah penilaian kritis terhadap rekam jejak Sapulette. Mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon periode 2021–2022, Marwan Titahelu, mengungkapkan adanya sejumlah catatan penting yang perlu menjadi pertimbangan sebelum Sapulette ditetapkan secara resmi.
Berdasarkan penelusuran dan hasil survei lapangan yang ia lakukan, Titahelu mengklaim sebagian masyarakat menolak jika Sapulette ditetapkan sebagai Sekot definitif. Ia menilai, ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, terdapat berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
“Pada masa kepemimpinan beliau sebagai Kadishub, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan justru mengalami penurunan setiap tahun,” ungkap Titahelu, Kamis (20/11/2025).
Ia juga menyoroti dugaan kurangnya ketegasan dalam penindakan terhadap angkutan tanpa izin trayek. Menurutnya, kondisi tersebut berlangsung cukup lama tanpa adanya langkah tegas dari dinas terkait. Selain itu, persoalan lahan parkir dan retribusi yang dinilai belum tuntas juga menjadi catatan penting saat Sapulette meninggalkan jabatan tersebut.
“Masalah-masalah itu menjadi catatan penting. Masyarakat tidak ingin hal serupa terbawa ketika beliau memegang posisi Sekot definitif,” tegasnya.
Titahelu menambahkan, posisi Sekretaris Kota Ambon memiliki peran vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan, mulai dari pengawasan internal, perumusan kebijakan, hingga pengelolaan aset dan keuangan daerah. Sekot juga berperan sebagai pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
“Untuk memutuskan Robert Sapulette sebagai Sekot Ambon, kiranya dipertimbangkan kembali demi menjaga stabilitas kinerja birokrasi dan kemajuan pembangunan Kota Ambon,” tandasnya.
