Notification

×

Iklan



Iklan



Penunjukan Pejabat Negeri Danama Picu Gejolak: Warga Nilai Adat Dikorbankan Demi Kekuasaan

Rabu, 03 September 2025 | September 03, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-09-03T16:55:10Z




Seram Bagian Timur, iNewsutama.com   1 September 2025 Gejolak politik melanda Negeri Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menyusul penunjukan Raat Rumfot sebagai pejabat negeri oleh Bupati SBT, Fahri Husni Al Katiri. Keputusan ini menuai penolakan keras masyarakat karena dinilai tidak sesuai prosedur dan mengabaikan tatanan adat.

Warga menilai penunjukan tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun camat setempat, serta melanggar ketentuan bahwa jabatan pejabat desa seharusnya diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).

Tokoh masyarakat Negeri Danama menilai langkah Bupati telah mencederai marwah adat.

“Saniri Negeri yang selama ini jadi penjaga adat tidak dihargai. Pejabat yang ditunjuk bukan keturunan dari mata rumah parentah. Ini sudah merusak tatanan adat hanya demi kepentingan politik kelompok tertentu,” tegas salah satu tokoh dengan nada geram.

Penolakan warga kian menguat lantaran Raat Rumfot dianggap memiliki rekam jejak politik yang kontroversial. Aksi penolakan dilakukan dengan memalang kantor desa serta menghentikan aktivitas pemerintahan. Akibatnya, pelayanan publik dan program pembangunan di Negeri Danama terhenti.

Sejumlah warga juga menuding pengangkatan ini sarat kepentingan politik balas budi. Mereka menilai keputusan bupati lebih berpihak pada kelompok pendukungnya ketimbang masyarakat adat.

“Kalau adat sudah dirusak demi ambisi jabatan dan kekuasaan, maka harga diri negeri ikut dilelang. Negeri adat bukan panggung politik yang bisa diporak-porandakan karena nafsu jabatan,” ujar seorang warga.

Situasi ini dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial yang lebih luas apabila Bupati SBT tidak segera meninjau ulang keputusannya.

Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Raat Rumfot maupun Pemerintah Kabupaten SBT masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat: apakah pemerintah masih berpihak pada rakyat atau justru telah menjadi alat kekuasaan yang merusak adat istiadat warisan leluhur. (Rwporter Inewsutama.com)

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update