Ambon,iNEWS UTAMA – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon kembali tercoreng. Sejumlah anggota dewan diketahui jarang berkantor bahkan hingga berbulan-bulan. Ironisnya, meski absen dari tugas kedewanan, gaji dan tunjangan mereka tetap mengalir penuh dari uang rakyat.
Informasi yang dihimpun iNEWS UTAMA, para anggota legislatif (Aleg) yang diduga malas berkantor itu yakni Helmy Tehupurin (Hanura), Valentino Amorsea (Gerindra), Aris S. S. Soulisa (PDI Perjuangan), dan Bevi Risakotta (PKB).
Fenomena ini bukan lagi rahasia umum. Beberapa anggota DPRD yang ditemui di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (3/9), terang-terangan mengungkapkan kekesalan mereka terhadap koleganya yang hanya datang saat ada agenda rapat atau perjalanan dinas.
“Mereka ini kalau ada rapat penting baru datang. Kalau tidak ada agenda, kantor kosong. Padahal fungsi dewan bukan hanya rapat. Bagaimana kalau masyarakat datang menyampaikan aspirasi, sementara anggota yang bersangkutan tak pernah hadir?” tegas salah satu Aleg dengan nada geram.
Lebih jauh, para Aleg menilai, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ambon seolah tak bertaring menghadapi persoalan ini. Padahal, BK memiliki kewenangan penuh menindak anggota yang indisipliner.
“Mestinya BK keluarkan surat panggilan. Jangan hanya diam. Kita semua terima gaji dan tunjangan dari uang rakyat. Kalau malas masuk kantor, itu penghinaan terhadap amanah rakyat,” kritik mereka.
Tak hanya BK, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela (Nasdem) juga dituntut mengambil langkah tegas agar wibawa lembaga legislatif tidak semakin runtuh di mata publik.
“Ketua DPRD dan Ketua BK sama-sama dari Nasdem. Harusnya tunjukkan ketegasan. Kalau dibiarkan, keseimbangan kerja dewan lumpuh dan kepercayaan rakyat semakin hilang,” tandasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, Ketua BK DPRD Kota Ambon, Jacoba Lekahena, belum memberikan respons atas desakan sejumlah anggota dewan terkait kolega mereka yang kerap absen dari kantor.
Fenomena aleg malas berkantor ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap DPRD Kota Ambon. Alih-alih menjadi corong rakyat, sebagian legislator justru diduga menjadikan kursi dewan sebagai tempat nyaman untuk menerima gaji tanpa bekerja.(RUS-SLP)
