PIRU,iNEWS UTAMA – Masyarakat Desa Waipirit mendesak Bupati Seram Bagian Barat segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala Desa (Kades) Waipirit, Poli Luhukay. Desakan ini muncul setelah mencuat dugaan penggelapan uang hasil kontrak bangunan milik Koperasi Pemuda desa setempat.
Kasus ini terbongkar setelah beredar video pengakuan seorang pengusaha warung yang mengontrak bangunan koperasi tersebut. Dalam rekaman itu, pengusaha mengaku telah membayar kontrak senilai Rp42 juta untuk dua tahun, atau Rp21 juta per tahun. Kontrak tersebut bahkan telah ditandatangani di atas materai.
Namun, Kades Poli Luhukay membantah mengetahui transaksi tersebut. Pernyataan itu justru memicu kemarahan masyarakat.
“Masa seorang pemimpin bilang tidak tahu tamunya masuk ke rumah sendiri, itu tidak pantas,” tegas salah satu warga di Piru.Kamis (11/9/25).
Informasi lain menyebutkan, uang Rp42 juta itu dibagi tiga: dua orang masing-masing menerima Rp14 juta, sedangkan sisanya mengalir ke pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan aset desa.
Warga semakin geram karena meski telah diingatkan staf desa, Kades tetap menyepelekan masalah tersebut.
“Padahal jelas ada surat kontrak. Ini bentuk kebohongan terhadap masyarakat,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Kades Waipirit runtuh. Warga mendesak Bupati segera mengeluarkan surat pemberhentian dan menunjuk pejabat sementara hingga pemilihan kepala desa baru digelar.
“Masyarakat sudah tidak percaya lagi. Bupati jangan tutup mata, segera copot Kades Poli Luhukay,” desak warga. (RUS-SLP)
