LAHA KABA,iNewsUtama.com — Gejolak politik di Negeri Laha Kaba memuncak, pasca viralnya Ketua Saniri Laha Kaba terlibat dalam kasus penjualan rompong nelayan. Saniri Negeri, yang selama ini dipandang sebagai penjaga marwah adat, kini dihantam tuduhan keras: menjadi alat kepentingan politik segelintir pihak.
Warga menuding Saniri sengaja memperlambat pengangkatan raja demi kepentingan kelompok tertentu. “Ini bukan lagi Saniri adat, ini Saniri politik. Semua keputusan tergantung siapa yang mereka dukung dangan uang dan di berikan bansos, bukan siapa yang layak menurut adat,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram, ungkap salah satu warga kepada wartawan iNews utama di ambon selasa 12 /08/2025.
Dugaan permainan politik ini memicu kemarahan warga. Banyak yang menilai Saniri telah mengkhianati amanah leluhur. “Kalau adat sudah dijual, maka harga diri negeri ikut dilelang,” kecam seorang warga Laha Kaba.
Akibat manuver politik Saniri, agenda pemerintahan negeri mandek. Program pembangunan tak berjalan, pelayanan publik menurun, dan masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu yang saling curiga. Situasi ini dikhawatirkan akan memicu konflik sosial yang lebih besar.
Pengamat adat Maluku menilai, jika politisasi Saniri terus dibiarkan, lembaga adat akan kehilangan legitimasi di mata rakyat. “Adat bukan panggung politik. Saniri harus netral, jika tidak, sejarah akan mencatat mereka sebagai pengkhianat negeri,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, pihak Saniri Negeri Laha Kaba masih memilih bungkam, meninggalkan tanda tanya besar di benak masyarakat: apakah mereka masih milik rakyat, atau sudah jadi alat kekuasaan.(SL-P)
