AMBON, iNewsUtama.com – Aktivis Maluku asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jihad Buano, menantang Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri untuk membuka data terkait klaim adanya 35 ribu hektar lahan sagu di wilayah tersebut.
Jihad menilai program hilirisasi sagu yang dicanangkan bupati berpotensi menimbulkan krisis pangan lokal. Menurutnya, jika produksi sagu dikelola secara industri tanpa kajian mendalam, masyarakat SBT bisa kehilangan sumber pangan utama mereka.
“Kalau program hilirisasi ini dijalankan, dalam enam bulan saja sagu di SBT bisa habis karena produksi tidak seimbang dengan jumlah populasi sagu yang ada,” ujar Jihad kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini sejalan dengan teori Thomas Robert Malthus yang memprediksi krisis akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi pangan. Saat ini, lanjut Jihad, sagu merupakan pangan lokal utama masyarakat SBT yang dikelola secara tradisional turun-temurun.
Berdasarkan data Statistik Perkebunan 2022, luas areal sagu di Indonesia mencapai 212.468 hektare dengan produksi 385.905 ton. Dari jumlah itu, 75.264 hektare adalah tanaman belum menghasilkan, 125.731 hektare tanaman menghasilkan, dan 10.473 hektare tanaman rusak.
“Kalau bupati menyebut ada 35 ribu hektare lahan sagu di SBT, itu pembohongan publik. Sampai sekarang belum ada penelitian resmi terkait jumlah populasi sagu yang siap diproduksi,” tegas Jihad.
Ia menambahkan, sebagian besar populasi sagu di SBT hanya terdapat di Kecamatan Teluk Waru. Karena itu, menurutnya, pengembangan sagu butuh perencanaan strategis yang meliputi pemilihan lokasi, manajemen produksi, sistem distribusi, hingga potensi pasar.
“Bupati jangan hanya memikirkan kepentingan kelompok tertentu, tapi juga nasib masyarakat SBT ke depan. Jika sagu hilang, bisa saja lima tahun ke depan masyarakat harus membeli sagu dari luar daerah hanya untuk makan papeda,” pungkasnya.
