AMBON,iNewsUtama.com — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komando HAM Maluku (Hidupkan Aspirasi Masyarakat), Umar Ismail Kelihu, mengkritisi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa Islam di Maluku, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), (KAHMI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Kamis (31/7).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, yang sebelumnya telah memenuhi panggilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang sempat menuai polemik.
Namun, Umar Ismail menilai bahwa demonstrasi lanjutan yang dilakukan sehari setelah klarifikasi itu justru berpotensi memecah belah masyarakat.
“Aksi ini seakan digiring ke ruang publik dengan tendensi politik tertentu, menggunakan adik-adik mahasiswa sebagai alat untuk menjatuhkan Pak Wakil Gubernur,” ujar Umar kepada wartawan di Ambon.
Menurutnya, sebagai organisasi kaderisasi, seharusnya mahasiswa lebih memahami dinamika sosial dan tidak terjebak dalam penyebaran ujaran kebencian yang justru memperkeruh suasana.
Umar juga menyinggung peran MUI sebagai lembaga keagamaan tertinggi yang sudah menuntaskan persoalan tersebut secara langsung dengan Wakil Gubernur. Ia menilai, keputusan MUI sudah semestinya dihormati semua pihak.
“Kalau MUI sudah menerima klarifikasi langsung dan menyatakan tidak ada unsur penistaan agama, mengapa masih ada yang memaksakan agenda demo? Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia menduga, ada upaya politisasi terhadap pernyataan Wakil Gubernur oleh kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan menjelang momentum politik mendatang. Umar menegaskan bahwa pernyataan Vanath yang disampaikan saat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah diklarifikasi secara terbuka dan tidak mengandung unsur penistaan.
“Sudah ada ruang dialog yang dilakukan antara MUI dan Pak Vanath. Tidak elok jika keputusan lembaga keagamaan yang kredibel diabaikan demi kepentingan kelompok,” lanjutnya.
Umar mengajak semua elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi isu-isu sensitif yang menyangkut agama dan kebhinekaan. Ia juga berharap publik lebih memilih jalur dialog dan penyelesaian yang konstruktif demi menjaga stabilitas sosial di Maluku.
“Pasca klarifikasi dari MUI, seharusnya ini menjadi penutup polemik. Jangan sampai kepentingan politik merusak kerukunan masyarakat yang selama ini telah terjaga,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Komando HAM Maluku berharap tidak ada lagi aksi-aksi yang memicu kegaduhan, dan persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan kepala dingin melalui mekanisme yang benar.(RN)
