Ambon,iNewsutama.com— Di tengah hangatnya perdebatan soal kebijakan efisiensi anggaran, DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku mengambil langkah proaktif dengan menggelar diskusi publik bertema “Bagaimana Nasib Maluku” di Hotel Pacific, Ambon. Acara ini tak hanya menjadi ruang dialektika, tetapi juga panggung bagi rakyat menyuarakan kegelisahannya.
Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, menyebut forum ini sebagai wujud nyata kehadiran partai politik di tengah masyarakat. “Partai harus menyatu dengan rakyat, mendengar langsung, dan tidak hanya bermain di opini. Di sinilah letak tanggung jawab ideologis partai,” tegasnya saat diwawancarai usai acara, Sabtu (17/5/2025).
Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan dari berbagai kalangan—akademisi, pelaku usaha, tokoh agama, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik, ketidakadilan dalam distribusi Dana Alokasi Umum (DAU), hingga kebijakan penangkapan ikan terukur yang belum berpihak pada daerah penghasil seperti Maluku.
“Banyak hal yang selama ini tidak terangkat, kini disuarakan dengan jujur dan terbuka. Ini penting sebagai dasar langkah politik kami ke depan,” ujar Benhur.
Ia menyoroti bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tanpa evaluasi menyeluruh berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi rakyat daerah, khususnya Maluku yang masih berjuang keluar dari ketimpangan pembangunan.
Menurut Benhur, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Maluku berkomitmen untuk memperjuangkan hasil diskusi ini agar menjadi rekomendasi konkret dalam penyusunan kebijakan daerah dan nasional. Ia juga menegaskan akan membuka ruang komunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar rekomendasi ini menjadi keputusan politik kolektif.
“Kami ingin lahirkan kebijakan dari pemikiran rakyat. Karena itu, rekomendasi ini akan kami kawal, tidak hanya sampai ke pemerintah daerah, tapi juga ke DPP dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin menjadi satu-satunya suara. Sebaliknya, partainya membuka pintu kolaborasi dengan kekuatan politik dan sosial lainnya.
“PDI Perjuangan hanya menjadi pemantik. Kami ingin lebih banyak partai dan organisasi ikut mendorong forum seperti ini. Karena perjuangan rakyat bukan milik satu warna saja, tapi tanggung jawab bersama,” tutup Benhur.
Dengan semangat gotong royong, diskusi publik ini menjadi titik awal konsolidasi kebijakan berbasis aspirasi rakyat. Sebuah langkah konkret menuju politik yang membumi dan berpihak.
