Ambon,iNewsutama.com - Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan pernyataan permohonan maaf kepada seluruh tenaga kontrak yang ada di wilayahnya, terkait dengan ketidakmampuan merealisasikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, pada Selasa (25/03/2025) di ruang kerjanya.
Sapulette menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, pemberian THR hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sementara tenaga kontrak tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pemkot Ambon mengakui hal ini sebagai bentuk permintaan maaf karena keterbatasan anggaran yang ada.
"Pemkot Ambon memohon maaf atas ketidakmampuan kami dalam menyediakan anggaran untuk THR tenaga kontrak. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran yang harus dilakukan, serta prioritas keuangan daerah yang lebih diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung kebijakan pusat," ujarnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Ambon telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen serta membatasi program-program seremonial dan pencetakan yang tidak mendesak. Evaluasi lebih lanjut terhadap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan pada Kamis (27/03/2025) oleh Walikota Ambon.
Sapulette juga menambahkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi anggaran belanja Pemkot Ambon adalah kebijakan penundaan penerbitan Surat Keputusan (SK) PPPK secara nasional, yang berimbas pada kewajiban daerah untuk menganggarkan gaji pegawai kontrak selama sepuluh bulan ke depan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pemberian THR dan gaji 13 untuk tenaga kontrak tidak dapat terealisasi.
"Kami berharap tenaga kontrak yang mengabdikan diri kepada negara melalui Pemkot Ambon dapat memahami situasi ini. Semoga ke depan, dengan dukungan masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon akan meningkat dan mendukung kelancaran kebijakan pembangunan serta pelayanan publik di kota ini," tutupnya.
Permohonan maaf ini menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi oleh Pemkot Ambon dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.(***)
