Kondisi dermaga feri Kota Siri yang dibiarkan rusak dan tidak difungsikan. (Reporter-iNews Utama)
Pulau Gorom,iNewsutama.com — Ironi pembangunan fasilitas publik kembali mencuat di Kecamatan Pulau Gorom, Desa Kota Siri, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pelabuhan feri yang menjadi penghubung vital antara Pulau Gorom, Kota Bula, dan Kota Ambon, kini menjadi sorotan tajam akibat kerusakan parah yang dibiarkan tanpa perbaikan selama bertahun-tahun. Kondisi ini terpantau,Jumat (13/01/2025).
Bangunan ruang tunggu dermaga feri dan kantor pelabuhan tampak rusak berat. Kaca jendela pecah berserakan, pintu, plafon, dan genteng runtuh, mencerminkan kondisi yang jauh dari standar fasilitas negara yang seharusnya dibangun untuk kepentingan masyarakat.
Sarif Gemelaha, salah satu warga Pulau Gorom, mengecam keras kondisi ini. Ia menegaskan bahwa pelabuhan yang dibangun menggunakan dana rakyat seharusnya tidak dibiarkan rusak tanpa perhatian pemerintah. Dalam wawancaranya dengan iNews Utama di kediamannya di Amalatu, Sarif mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembiaran fasilitas umum yang sudah bertahun-tahun tidak difungsikan.
.jpeg)
Sarif menyebutkan bahwa pembiaran fasilitas publik tersebut merupakan bentuk kelalaian dan pelanggaran terhadap sejumlah aturan perundang-undangan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan pengelola barang milik negara untuk memelihara dan menjaga aset negara. Dalam hal ini, Kepala ASDP Provinsi Maluku dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya.
Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga mengatur bahwa setiap kerusakan pada aset negara harus dilaporkan dan ditangani secara bertanggung jawab. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas dermaga feri Kota Siri tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun provinsi.
"Ini bukan soal estetika, tapi soal tanggung jawab dan transparansi pengelolaan dana publik. Bagaimana mungkin fasilitas yang jelas rusak dan kumuh dibiarkan begitu saja?" tegas Sarif.
Masyarakat berharap adanya perubahan nyata dalam waktu dekat dari pemerintah daerah, provinsi, dan dinas terkait. Fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat diharapkan segera difungsikan demi kepentingan masyarakat.(Reporter: iNews Utama-Rus/Rn)
