Ambon, iNewsUtama.com — Akademisi Saldi Matdoan menilai kebijakan elite pusat dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku berpotensi menunjukkan kegagalan serius dalam membaca realitas politik daerah secara objektif dan komprehensif.
Menurut Saldi, pola pengambilan keputusan yang terlalu sentralistik berisiko melahirkan konflik internal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ia menegaskan, jika pergantian kepemimpinan wilayah dilakukan tanpa konsolidasi politik yang matang dengan struktur daerah, langkah tersebut bisa dipersepsikan sebagai bentuk dominasi kekuasaan pusat, bukan pembinaan organisasi.
Dalam pembelaannya terhadap Rovik Afifuddin, Saldi menegaskan bahwa figur yang lahir dari mandat rakyat tidak seharusnya diposisikan sebagai variabel politik yang mudah digeser. “Melemahkan kader yang memiliki basis elektoral kuat justru berpotensi menjadi kesalahan strategis yang merugikan partai dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik di DPRD Provinsi Maluku agar tidak menjadi korban tarik-menarik kepentingan elite internal. Menurutnya, jika kebijakan pusat justru memicu kegaduhan politik di daerah, hal itu menunjukkan lemahnya sensitivitas kepemimpinan terhadap dinamika sosial-politik lokal.
Lebih lanjut, Saldi menilai bahwa kebijakan yang mengabaikan faktor sosiologis, historis, dan kekuatan kader daerah dapat merusak soliditas partai secara nasional. Ia menegaskan bahwa partai politik seharusnya menjadi alat konsolidasi kekuatan rakyat, bukan arena eksperimen kekuasaan elite yang mengorbankan kader berpengaruh di daerah.
“Jika pola seperti ini terus dipertahankan, risiko terbesarnya adalah hilangnya kepercayaan kader akar rumput dan konstituen,” kata Saldi. Ia mengingatkan, dalam politik modern, kepercayaan publik merupakan aset utama. Ketika pusat dianggap lebih sibuk mengatur konfigurasi kekuasaan internal ketimbang memperkuat basis dukungan rakyat, partai akan menghadapi kemunduran elektoral yang serius.
