Ambon, iNewsUtama.com — Krisis ekspor yang tengah melanda Provinsi Maluku menjadi sinyal bahaya bagi arah pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya fondasi ekonomi berbasis produksi, tetapi juga mempertanyakan visi kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam menggerakkan roda pembangunan dan perdagangan luar negeri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat, pada November 2025, ekspor Maluku mengalami kontraksi tajam hingga minus 32,50 persen, menjadi penurunan tertinggi kedua secara nasional setelah Aceh. Nilai ekspor hanya mencapai US$ 6,33 juta, anjlok drastis dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebaliknya, nilai impor justru meningkat 30,54 persen menjadi US$ 31,47 juta, sehingga memperlebar defisit neraca perdagangan Maluku.
Angka-angka ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius dalam struktur ekonomi daerah.
Menurut pengamat kebijakan publik, W. Tomson, kondisi tersebut mencerminkan rapuhnya sistem ekonomi berbasis ekspor di Maluku, meski provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah — terutama sektor perikanan dan kelautan.
“Data itu bukan sekadar angka statistik. Ia menandakan rapuhnya fondasi ekonomi Maluku di tengah kekayaan sumber daya yang belum dikelola optimal,” ujar Tomson kepada iNews Utama, Minggu (19/1/2025).
Krisis ekspor ini juga berpotensi menghambat realisasi Program Strategis Nasional (PSN) seperti Maluku Integrated Port (MIP), yang digadang-gadang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Tanpa dukungan industri berbasis ekspor dan peningkatan produksi lokal, proyek raksasa itu dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol tanpa efek ekonomi nyata.
“Jika neraca perdagangan terus defisit, investor akan kehilangan kepercayaan untuk menanam modal di Maluku, termasuk dalam proyek strategis seperti MIP,” tegasnya.
Selain itu, Tomson menyoroti minimnya kreativitas pendanaan non-APBN dan ketergantungan pada pinjaman SMI senilai Rp1,5 miliar, yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat.
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu melakukan reorientasi kebijakan ekonomi yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berorientasi pasar global.
Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan antara lain:
-
Meningkatkan produksi dan kualitas komoditas ekspor unggulan, seperti cengkeh, pala, dan hasil laut, dengan dukungan teknologi modern.
-
Memperkuat infrastruktur logistik dan pelabuhan untuk memperlancar rantai pasok dan kegiatan ekspor.
-
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di sektor industri dan perdagangan.
-
Membangun kemitraan aktif dengan sektor swasta dan mitra internasional untuk memperluas pasar dan menarik investasi langsung ke Maluku.
“Tanpa lompatan ekonomi yang nyata, Maluku akan stagnan dan tertinggal dalam persaingan regional maupun global. Gubernur harus berani mengambil langkah strategis, bukan sekadar mengandalkan kebijakan administratif,” tutup Tomson.
Krisis ekspor yang berlarut ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah — apakah Maluku mampu keluar dari ketergantungan ekonomi dan menciptakan ekosistem industri yang mandiri, atau terus terjebak dalam siklus defisit dan ketidakpastian investasi. (Reporter Inewsutama.com)
