Ambon, iNewsUtama.com — Gelombang kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Provinsi Maluku kini mencapai titik puncak. Di berbagai ruang percakapan masyarakat, baik secara langsung maupun di media sosial, tuntutan agar Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath mundur dari jabatan semakin menguat.
Menurut pegiat media sosial dan aktivis jaringan Senter Maluku, desakan tersebut bukan sekadar luapan emosi sesaat, tetapi merupakan akumulasi dari kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Ini bukan kemarahan spontan. Ini hasil dari rasa kecewa yang sudah menumpuk lama. Rakyat merasa gagal dilayani dan kehilangan harapan terhadap kepemimpinan saat ini,” ujar salah satu koordinator Senter Maluku kepada iNews Utama, Minggu (19/1/2025).
Ia menilai, pembangunan di era kepemimpinan Hendrik–Abdullah mandek dan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Banyak program pemerintah berjalan tanpa dampak nyata, infrastruktur berkembang timpang, sementara pelayanan publik masih tertatih.
Lebih lanjut, Senter Maluku menyoroti kontradiksi antara klaim pemerintah dan kondisi rakyat di lapangan.
Dalam pidato resminya, Gubernur Hendrik sempat menyebut ekonomi Maluku “stabil”, namun realitas yang dirasakan masyarakat justru sebaliknya.
“Rakyat hidup dalam tekanan ekonomi. Daya beli melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lapangan pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung hadir,” ungkapnya.
Selain krisis ekonomi, konflik sosial di sejumlah daerah Maluku juga menjadi indikator lain dari lemahnya peran pemerintah. Banyak kasus yang muncul tanpa penyelesaian tuntas dan tanpa keadilan yang dirasakan masyarakat.
“Negara sering terlambat hadir, bahkan kadang terasa absen. Sementara isu korupsi terus berulang. Ini menandakan rapuhnya tata kelola dan lemahnya pengawasan,” tegas aktivis tersebut.
Menurutnya, situasi ini telah membuat pemerintah kehilangan wibawa moral di mata rakyatnya sendiri. Desakan agar Gubernur dan Wakil Gubernur mundur dianggap sebagai ekspresi puncak dari kemarahan publik.
“Kalau rakyat sudah menilai pemimpinnya gagal menjalankan amanah, sebaiknya mereka mendengarkan suara itu. Mundur bukan aib, justru bentuk tanggung jawab moral,” tandasnya.
Desakan mundur terhadap Hendrik–Abdullah kini menjadi perbincangan hangat di media sosial Maluku, diiringi dengan kritik tajam terhadap lemahnya kebijakan publik dan stagnasi ekonomi daerah. Publik menanti apakah duet pemimpin ini akan merespons dengan langkah korektif — atau terus mempertahankan kursi di tengah krisis kepercayaan yang semakin meluas. (Reporter Inewsutama.com)
