Ambon,iNewsUtama.com--Di Jakarta, Gubernur Maluku berdiri di atas panggung megah Bigbang Stage, menyampaikan pesan cinta, persaudaraan, dan harapan dari Timur untuk Nusantara. Denting tifa menggema, lampu sorot menari, musik mengalun, dan narasi kebanggaan Indonesia Timur disampaikan dengan penuh emosi di hadapan publik nasional.
Namun, di saat yang hampir bersamaan, di Maluku, rakyat justru bergulat dengan kenyataan pahit. Hak paling dasar—pelayanan kesehatan—gagal menyelamatkan nyawa.
Kontras ini tak terelakkan. Di satu sisi, negara hadir dalam bentuk simbol dan seremoni. Di sisi lain, negara absen dalam fungsi paling elementer: melindungi warganya saat berada di titik paling rapuh.
Pertanyaan pun menjadi sah untuk diajukan: cinta yang disampaikan itu ditujukan kepada siapa, dan diwujudkan dalam bentuk apa?
Dalam sistem pemerintahan modern, kinerja kepala daerah tidak diukur dari retorika atau panggung nasional, melainkan dari indikator yang nyata dan terukur. Pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pengawasan layanan publik, respons darurat, serta akuntabilitas kebijakan merupakan indikator utama kinerja pemerintahan.
Ketika berulang kali muncul persoalan penolakan atau kegagalan pelayanan kesehatan—bahkan berujung pada kematian—maka indikator tersebut sesungguhnya sedang menunjukkan sinyal merah.
Kesehatan bukan sektor pinggiran. Ia berada di jantung tanggung jawab negara. Aturan telah jelas: rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi darurat, tanpa mempersoalkan status administratif apa pun.
Jika praktik tersebut masih terus terjadi, apalagi berulang, maka persoalan tidak lagi dapat dipersempit sebagai kesalahan teknis rumah sakit semata. Ini adalah kegagalan pengawasan dan kegagalan pemerintah memastikan sistem pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam konteks ini, kemarahan pejabat setelah tragedi justru menampakkan sebuah paradoks. Jika pengawasan berjalan efektif, tragedi seharusnya dapat dicegah. Jika pengawasan tidak berjalan, maka kemarahan tersebut adalah ekspresi atas kelalaian yang terlambat disadari.
Pada titik ini, publik berhak menilai bahwa yang dipertontonkan bukan empati substantif, melainkan reaksi setelah kerusakan terjadi.
Cinta kepada rakyat tidak diukur dari panggung nasional, bukan dari pidato indah, dan bukan dari simbol budaya yang sakral. Cinta negara justru diuji di ruang IGD rumah sakit, di meja layanan publik, serta di sistem pengawasan yang bekerja senyap namun efektif.
Ketika rakyat dipulangkan dari rumah sakit dalam kondisi tak tertangani, lalu kehilangan nyawa, maka seluruh narasi persaudaraan dan kebanggaan kehilangan makna operasionalnya.
Maluku tidak kekurangan panggung. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara dalam bentuk kebijakan yang dijalankan secara konsisten, diawasi dengan serius, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tanpa itu, cinta yang dikirim dari panggung hanya akan terdengar sebagai gema indah di telinga, namun hampa dalam kenyataan.
