AMBON,iNEWS UTAMA.COM-- Alarm darurat keuangan daerah berbunyi di Kota Ambon. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (26/11/2025), Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M. Si, memaparkan kondisi fiskal yang mengkhawatirkan untuk Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum krusial di mana Walikota mengungkapkan tantangan berat di depan mata.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Walikota Ely Toisutta, Sekkot Robby Sapulette, pimpinan dan anggota DPRD, serta Forkopimda dan pimpinan OPD.
Transfer Pusat Anjlok Rp132 Miliar.
Walikota Bodewin menjelaskan bahwa Ambon sangat terdampak oleh pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional. Dengan tingkat ketergantungan Ambon terhadap TKD mencapai 74,30% pada APBD 2025, penurunan alokasi dari pusat menjadi pukulan telak.
"TKD Kota Ambon Tahun 2026 diperkirakan turun 15,74%, atau lebih dari Rp132 miliar," ungkapnya.
Kondisi ini berimplikasi langsung pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembangunan, meningkatnya kebutuhan belanja pegawai (CPNS/PPPK), dan tergerusnya kemampuan membiayai belanja prioritas daerah.
Pagu anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk belanja wajib dan operasional kantor.
Strategi Bertahan: Selektif dan Disiplin
Menghadapi situasi sulit ini, Pemkot Ambon akan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih selektif dan disiplin, termasuk:
Evaluasi bulanan realisasi APBD.
Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peluang Pinjaman Daerah.
Postur APBD 2026: Belanja Lebih Besar dari Pendapatan
Berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,125 triliun, sementara total belanja mencapai Rp1,291 triliun.
PAD Ambon sendiri hanya menyumbang 21,22% dari total pendapatan.
Walikota berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar tanpa berlarut-larut, mengingat tenggat waktu penetapan yang ketat.
Ambon bersiap menghadapi tahun fiskal yang menantang demi "Pemerataan Jaminan Sosial dan Ekonomi untuk Ambon Sejahtera" (I.U)
