Ambon,iNewsUtama.com-- ,Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Ambon untuk mempelajari mekanisme perencanaan dan pembahasan program kegiatan tahun anggaran 2026. Kunjungan ini difokuskan pada pendalaman proses penyampaian dan pembahasan anggaran, khususnya terkait pengelolaan dan dinamika pembahasan di tingkat Panitia Perumus (PPS) DPRD Kota Ambon.
Perwakilan DPRD Kota Ambon, Taha Abubakar, menjelaskan bahwa secara prinsip mekanisme pembahasan anggaran di seluruh daerah mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Namun, ada aspek teknis dan strategi komunikasi yang kerap menjadi pembeda dalam kelancaran proses tersebut.
“Semua aturan sudah jelas dan tidak bisa kita buat-buat. Kalau terjadi deadlock, selalu ada ruang pembicaraan tingkat satu, baik di TAPD maupun bersama kepala daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa komunikasi antara pimpinan DPRD dan kepala daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembahasan anggaran. Menurutnya, sebagian daerah sering mengalami kendala bukan karena regulasi, melainkan karena hubungan kerja yang kurang harmonis antara kedua lembaga.
“Di Ambon, komunikasi berjalan baik. Itu yang mereka mau lihat. Ketika komunikasi antara pimpinan lembaga dan kepala daerah terjalin dengan baik, semua proses untuk kepentingan rakyat akan lebih mudah,” tambahnya.
Kota Ambon disebut menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil menjalankan pola komunikasi efektif dalam penyusunan APBD, sehingga DPRD Kepulauan Sula menjadikannya role model.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi terkait kondisi daerah masing-masing, termasuk perbedaan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komposisi dana transfer pusat. Meski begitu, Abubakar menegaskan bahwa tidak ada hal istimewa dalam prosesnya selain konsistensi mengikuti aturan serta menjaga komunikasi kelembagaan.
“Kami hanya berbagi pengalaman. Mereka ingin tahu apa yang diterapkan di Ambon, dan kami sampaikan apa adanya,” tutupnya.(OL''M)
