AMBON, iNewsUtama.com — Proyek pengadaan Bus Air Roro tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku senilai Rp16,13 miliar kembali menjadi sorotan publik. Program yang diklaim untuk memperlancar akses transportasi laut di Kabupaten Maluku Tengah itu hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda operasional di lapangan (19/10/25).
Hasil peninjauan lapangan mengungkap tidak adanya aktivitas Bus Air Roro di wilayah Maluku Tengah. Namun, keterangan berbeda disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang menyebut bus air tersebut justru beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan keraguan publik dan dugaan adanya ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya melayani masyarakat di satu daerah justru berpindah lokasi tanpa penjelasan yang transparan.
Ketua DPC GARDA NKRI Provinsi Maluku, Mujahidin Buano, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komando Sakti Garuda Indonesia (KSGI), menilai kondisi ini sebagai indikasi kuat adanya penyimpangan dan dugaan kejahatan terstruktur di tubuh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
“Gubernur Maluku harus segera turun tangan. Jangan sampai publik menilai bahwa Gubernur ikut membiarkan dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merugikan daerah,” tegas Buano dengan nada keras.
Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak menunggu laporan resmi dari masyarakat, melainkan bersikap proaktif dan segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek Bus Air Roro tersebut.
Selain proyek Bus Air Roro, Buano turut menyoroti pembangunan Jembatan Veri Air Nanang di Kabupaten Seram Bagian Timur yang kondisinya kini memprihatinkan. Proyek itu juga bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, sehingga perlu ada penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban publik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terkait dua proyek tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan.
Sebagai bentuk sikap moral dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, Buano menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Maluku untuk menuntut evaluasi total terhadap seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Gubernur jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial. Visi dan misi membangun Maluku harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar seremoni. Dugaan korupsi seperti ini yang membuat Maluku terus tertinggal harus ditangani dengan tegas,” pungkas Mujahidin Buano.(RR***)
