Ambon,iNewsUtama.com--Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi “harta karun” bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan Kota Ambon selama 10 tahun ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Wattimena saat sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Amaris Hotel Ambon, Selasa (26/05/2026).
Dalam sambutannya, ia meminta seluruh pelaku usaha dan masyarakat memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Menurutnya, kualitas data sangat menentukan keberhasilan program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita punya data yang akurat, maka itu menjadi input yang baik bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tetapi kalau datanya salah, maka program pemerintah juga bisa salah sasaran,” tegas Wattimena.
Ia menjelaskan, pelaksanaan sensus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang mewajibkan Badan Pusat Statistik melakukan sensus minimal sekali dalam 10 tahun untuk memotret kondisi ekonomi, kependudukan, hingga pertanian secara menyeluruh.
Menurut Wattimena, Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan besar pada pola ekonomi masyarakat, termasuk meningkatnya transaksi digital dan munculnya profesi baru di era media sosial.
“Dulu profesi seperti content creator, influencer, dan YouTuber belum dianggap sebagai sektor ekonomi penting. Sekarang mereka bisa menghasilkan pendapatan luar biasa dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Ia juga menilai perkembangan media sosial kini membantu pemerintah dalam menerima laporan masyarakat secara cepat. Para kreator konten bahkan disebut sebagai “mata dan telinga pemerintah” dalam mengawasi kondisi Kota Ambon.
Selain sektor ekonomi, Pemerintah Kota Ambon juga menyoroti pentingnya validitas data sosial masyarakat agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Wattimena mengakui masih ditemukan penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kondisi riil akibat data yang tidak valid.
“Selama datanya tidak benar, maka pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah maksimal,” katanya.
Karena itu, Pemkot Ambon mendukung penuh program pendataan sosial digital yang kini mulai diterapkan bersama ratusan petugas verifikasi lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wattimena juga menegaskan komitmennya menciptakan birokrasi yang bersih dan ramah investasi di Kota Ambon. Ia memastikan pemerintah tidak akan mempersulit pengusaha dalam mengurus perizinan maupun administrasi usaha.
“Saya sudah berkomitmen bahwa selama memimpin Kota Ambon, pemerintah tidak boleh meminta uang kepada pelaku usaha saat mengurus sesuatu,” tegasnya.
Ia pun meminta para pelaku usaha tidak takut memberikan data sebenarnya kepada petugas sensus karena kerahasiaan data dijamin undang-undang dan tidak berkaitan dengan pajak.
“Data yang bapak ibu berikan akan menjadi harta karun bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan 10 tahun ke depan,” pungkas Wattimena.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi mewujudkan Ambon yang lebih inklusif, toleran, dan sejahtera. (News)
