Jakarta, 21 Juli 2025 – iNewsUtama.com
Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online, taksi daring, dan kurir digital menggelar aksi mogok massal atau offbid di depan Istana Negara Jakarta, Senin (21/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja di industri transportasi daring.
Mengusung tajuk "Korban Aplikator", para demonstran menuntut perhatian serius dari pemerintah atas persoalan-persoalan sistemik yang terjadi dalam ekosistem layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi.
Organisasi yang tergabung dalam aksi memperingatkan bahwa Demo 217 ini merupakan mobilisasi terbesar sejauh ini, melampaui jumlah peserta dari gelombang aksi sebelumnya. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat pengguna layanan untuk menyiapkan alternatif transportasi, karena mayoritas mitra memilih log out dari aplikasi dan menghentikan layanan hari ini.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa pemerintah dinilai belum menunjukkan itikad baik dalam menanggapi aspirasi para mitra. Ia menyoroti lambannya respon Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan atas tuntutan yang sudah pernah disampaikan dalam aksi sebelumnya.
“Alih-alih menghadirkan solusi, kebijakan kenaikan tarif ojol sebesar 15 persen justru membuktikan arah kebijakan yang kontra-produktif dan tidak berpihak,” tegas Igun kepada media.
Dalam demo kali ini, para mitra lintas platform menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
-
Pembentukan Undang-Undang Khusus Transportasi Online atau regulasi khusus untuk penertiban industri.
-
Pembagian pendapatan 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator.
-
Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan oleh pemerintah.
-
Audit investigasi terhadap seluruh perusahaan aplikator.
-
Penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi-order, member, dan pengkotak-kotakan yang membatasi ruang kerja driver secara adil.
Igun juga menyayangkan tidak adanya langkah antisipatif dari Menteri Perhubungan yang dinilai gagal mencegah ekskalasi konflik hingga menyentuh titik krisis seperti saat ini. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tanggung jawab akhir kini berada di tangan Presiden.
“Jika dalam waktu dekat Presiden Prabowo dan Menteri Perhubungan tidak merespons lima poin tuntutan kami, maka Demo 217 ini bukan yang terakhir. Kami akan melanjutkan aksi secara bergelombang dari Agustus hingga Desember 2025 di seluruh Indonesia,” ujar Igun dengan nada tegas.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem kemitraan dalam industri transportasi daring, serta menunjukkan keberpihakan nyata kepada para pekerja lapangan yang menjadi tulang punggung ekonomi digital harian. (Reporter Inewsutama.com)
