Piru,iNewsutama.com — Banjir yang melanda Dusun Ani sejak Selasa,(21/5/25), hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda surut. Puluhan rumah warga terendam air, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total dan kerugian material yang tidak sedikit.
Warga menduga, bencana banjir ini merupakan dampak langsung dari kerusakan hutan akibat aktivitas penambangan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab, yang berasal dari wilayah Olas. Mereka dituding melakukan pembalakan dan perambahan hutan tanpa izin yang merusak keseimbangan ekosistem setempat.
Ironisnya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan instansi terkait dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan lingkungan. “Pemerintah daerah, khususnya BKSDA, kami nilai hanya diam dan melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang terjadi. Ini sangat kami sesalkan,” tegas salah satu warga Dusun Ani.
Warga pun mendesak agar Kepala BKSDA dan KPH Provinsi Maluku segera dievaluasi. Mereka menilai kepala BKSDA saat ini gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian hutan yang menjadi benteng alami dari bencana banjir.
Tak hanya itu, warga juga meminta agar Bupati segera memanggil Kepala Desa Lokki dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dinilai tidak tanggap dalam menangani masalah ini dan terkesan lepas tangan terhadap penderitaan masyarakat Dusun Ani.
“Kami lelah dengan janji-janji. Sudah saatnya ada tindakan nyata, bukan sekadar rapat dan wacana. Kami menuntut tanggung jawab dan langkah konkret dari seluruh pihak terkait,” ujar warga dengan nada kecewa.
Banjir yang terus berlanjut ini tidak hanya mengungkap kegagalan tata kelola lingkungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya respons pemerintah terhadap bencana yang mengancam keselamatan warganya sendiri.(Reporter Lintas -- Rml''P)
