Ambon, iNewsutama.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi menggelar kegiatan Konsultasi Kajian Publik I Lingkungan Hidup Strategis (IKLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2025–2030. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Avira, lantai 4, Kota Ambon, Rabu (21/05/2025).
Konsultasi publik ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Dalam pemerintahan, pembangunan harus diminimalkan dampak negatifnya dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa dalam proses pembangunan, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aspek-aspek seperti layanan ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan, serta kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi indikator penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Disampaikan pula bahwa selama lima tahun terakhir, Pemkot Ambon telah mengusung visi membangun Ambon sebagai kota manusia yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, aspek lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama agar kota tetap layak huni bagi generasi mendatang.
Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, sejumlah isu strategis lingkungan disebutkan harus menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah perubahan iklim global yang terus memberikan dampak signifikan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan.
“Perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia dan kita di Ambon juga harus mengambil langkah nyata untuk mengatasinya,” tegas narasumber.
Selain itu, peningkatan polusi, terutama dari emisi kendaraan bermotor dan limbah plastik, menjadi tantangan besar. Pemerintah menyoroti pentingnya menjaga Teluk Ambon dari kerusakan akibat sampah, khususnya plastik yang volumenya semakin meningkat.
Upaya lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah di Kota Ambon. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat agar tercipta lingkungan kota yang bersih dari tanah, sungai, hingga laut.
Permasalahan perluasan permukiman yang mengancam kawasan hutan juga dibahas. Hal ini dinilai perlu diantisipasi melalui perencanaan tata ruang yang matang dan partisipasi aktif masyarakat dari tingkat RT dan RW.
Pemkot berharap, seluruh masukan dan hasil dari konsultasi publik ini dapat memperkuat kualitas dokumen RPJMD yang disusun. Tujuannya bukan hanya untuk mewujudkan visi pimpinan daerah, tetapi juga untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
“Kami percaya para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini memahami kondisi dan kebutuhan Kota Ambon secara menyeluruh. Konsultasi publik ini menjadi wadah penting untuk menjamin RPJMD yang inklusif, realistis, dan berkelanjutan,” tutupnya.(iTa''U)
