AMBON,iNewsUtama.com - Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Maluku menyampaikan apresiasi terhadap langkah dan komitmen Gubernur Maluku dalam mendorong pengembangan potensi sagu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang diarahkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Pangan Nasional.
GPII Maluku menilai, upaya tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang bagi Provinsi Maluku untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sektor pangan Indonesia.
Sagu dinilai bukan sekadar makanan tradisional masyarakat Maluku, melainkan kekayaan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta strategis bagi masa depan daerah. Dengan potensi yang dimiliki, sagu dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang mampu menopang kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua GPII Maluku, Muhammad Loilatu, mengatakan bahwa Maluku memiliki potensi sagu yang sangat besar, namun selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal.
Karena itu, inisiatif Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong sagu masuk dalam agenda strategis pangan nasional patut mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan pemuda.
Menurut Loilatu, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan pangan berbasis potensi lokal. Apalagi, pengembangan sagu tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam daerah.
"Ini merupakan momentum penting bagi Maluku. Kami mengapresiasi langkah Gubernur Maluku yang mulai menempatkan potensi sagu sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan pangan nasional.
Namun, momentum ini harus diikuti dengan kebijakan dan program nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Loilatu
Ia menegaskan, pengembangan sagu harus diarahkan pada pembangunan ekonomi daerah yang mandiri, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan industri pangan berbasis sumber daya lokal.
Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, sagu berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Maluku terhadap pasokan komoditas pangan dari luar daerah.
Lebih lanjut, Loilatu mengingatkan agar pengembangan sagu tidak berhenti pada sebatas wacana, perencanaan, ataupun agenda seremonial. Pemerintah perlu memastikan adanya langkah konkret melalui pembangunan industri pengolahan sagu, peningkatan produktivitas petani, penguatan kelembagaan masyarakat, serta dukungan investasi dan teknologi.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem industri sagu dari hulu hingga hilir.
GPII Maluku juga mendorong agar masyarakat adat, petani sagu, kelompok pemuda, akademisi, dan pelaku usaha lokal dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pengembangan program tersebut.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting agar proyek strategis pangan berbasis sagu tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor atau pihak tertentu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat Maluku.
"Jangan sampai potensi besar sagu Maluku hanya menjadi sumber bahan baku, sementara nilai tambah ekonominya justru dinikmati oleh pihak lain. Masyarakat Maluku harus menjadi aktor utama dalam seluruh proses pengembangan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran," tegasnya.
Dalam perspektif pembangunan wilayah kepulauan, GPII Maluku memandang pengembangan sagu juga dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pulau-pulau.
Dengan dukungan infrastruktur, akses pasar, teknologi pengolahan, serta kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha lokal, komoditas sagu berpeluang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah.
Untuk itu, GPII Maluku berharap Pemerintah Provinsi Maluku terus membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat agar pengembangan sagu mendapatkan dukungan kebijakan, pembiayaan, teknologi, serta akses pasar yang memadai.
Selain itu, pemerintah diharapkan menyusun peta jalan pengembangan sagu secara terukur dan berkelanjutan, termasuk perlindungan lahan sagu, kepastian hak masyarakat adat, serta penguatan industri pengolahan di Maluku.
GPII Maluku menegaskan bahwa pengembangan sagu harus menjadi bagian dari visi besar pembangunan Maluku yang berorientasi pada kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Harapan kami, sagu tidak hanya dikenal sebagai pangan tradisional masyarakat Maluku, tetapi mampu berkembang menjadi komoditas strategis yang memiliki daya saing nasional bahkan internasional. Maluku harus menjadi daerah yang mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri untuk kesejahteraan rakyat," tutup Muhammad Loilatu.
