AMBON,iNewsUtama.com--Kami mengajak masyarakat Maluku untuk melihat secara jernih dan objektif dua isu yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni kasus yang melibatkan Walpri Gubernur Maluku Rahim dan dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Maluku, Abraham Corneles Gainau.
Berdasarkan pengamatan kami terhadap dinamika opini publik sejak 17 Agustus hingga 19 Agustus, terdapat kecenderungan bahwa perdebatan terkait Walpri Rahim tidak lagi berkembang secara alami sebagai respons spontan masyarakat. Narasi tersebut justru terlihat terus diproduksi, diperluas, dan dikampanyekan secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu sehingga membentuk opini yang terkesan terorganisir.
Kami tidak membenarkan ucapan atau sikap yang dianggap tidak pantas dalam ruang publik maupun ruang formal pemerintahan. Namun demikian, publik juga harus melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional.
Dalam berbagai rekaman yang beredar, terlihat bahwa Rahim telah memberikan klarifikasi bahwa penyampaiannya ditujukan kepada individu tertentu dalam situasi tertentu. Klarifikasi tersebut sudah disampaikan secara terbuka dan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan dalam membangun penilaian publik.
Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa persoalan ini terus digiring ke arah sentimen identitas dan seolah-olah menggambarkan karakter tertentu secara berlebihan. Di tengah kehidupan sosial masyarakat Maluku yang dikenal lugas dan terbuka dalam berkomunikasi, publik tentu mampu membedakan mana persoalan etika yang harus dikoreksi dan mana upaya membangun stigma yang berlebihan.
Pada saat yang sama, kami melihat munculnya dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Abraham Corneles Gainau justru tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Berbagai informasi yang beredar di ruang publik, termasuk pemberitaan media, memunculkan pertanyaan serius mengenai perilaku dan etika yang bersangkutan dalam lingkungan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Maluku memang telah merespons dengan menyampaikan bahwa yang bersangkutan dibebastugaskan. Namun hingga kini publik masih menunggu penjelasan yang lebih rinci dan transparan mengenai status pembebastugasan tersebut, ruang lingkupnya, proses pemeriksaannya, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memastikan akuntabilitas atas persoalan yang muncul.
Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jangan sampai perhatian publik tersedot habis pada satu isu, sementara isu lain yang juga menyangkut etika penyelenggaraan pemerintahan justru luput dari pengawasan publik.
Kami menilai Pemerintah Provinsi Maluku perlu memberikan penjelasan yang lebih tegas dan komprehensif terkait proses penanganan kasus Abraham Corneles Gainau. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi maupun persepsi bahwa terdapat perlakuan yang berbeda terhadap dua persoalan yang sama-sama menjadi perhatian masyarakat.
Publik juga perlu mengingat bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memiliki instrumen dan perangkat yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar. Karena itu, proses investigasi dan klarifikasi harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan. Kedua kasus ini harus dikawal secara bersamaan dan diselesaikan secara tuntas sesuai mekanisme yang berlaku.
Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas setiap persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan, terutama ketika menyangkut integritas, etika, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, mari kita tetap kritis, rasional, dan objektif. Jangan sampai opini yang dibangun secara masif justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang juga membutuhkan pengawasan dan penjelasan yang sama seriusnya.*
