Ambon, iNews Utama.com — Publik Maluku kembali dihebohkan dengan maraknya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap sejumlah Satuan Kerja (Satker) di salah satu balai kementerian di wilayah Maluku. Kasus ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Pulau Ambon dan lembaga terkait lainnya.
Informasi yang diperoleh iNews Utama menyebutkan, sejumlah oknum yang mengaku sebagai aktivis dan anggota LSM diduga kerap melakukan tindakan pemerasan dengan modus meminta biaya “sound system” yang akan digunakan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor balai dimaksud.
Selain itu, para oknum tersebut juga kerap menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai alat tekanan untuk menakut-nakuti korban, bahkan disertai ancaman akan melaporkan dugaan proyek mangkrak ke penegak hukum jika permintaan mereka tidak dipenuhi.
“Dia mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dan membakar ban di depan kantor salah satu balai di Maluku. Ia juga mengancam akan melaporkan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku serta mempublikasikan masalah itu jika tidak diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan dia meminta uang untuk biaya sound system,” ungkap salah satu korban yang enggan disebutkan namanya, Selasa (17/2/2026).
Korban mengaku memiliki bukti berupa nomor rekening serta bukti transaksi atas nama anggota LSM dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang beberapa kali menemuinya. Ia menegaskan siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melaporkan tindakan tersebut.
“Kalau ini terus dibiarkan, saya akan lapor polisi karena ini jelas pemerasan. Ini bukan bagian dari pekerjaan saya,” tegasnya.
Fenomena dugaan pemerasan berkedok aksi demo ini, lanjut korban, seharusnya menjadi perhatian semua pihak agar lebih berhati-hati terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM atau ormas. Ia menduga, modus seperti ini sering dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dengan dalih pengawasan publik.
“Masyarakat juga saya imbau agar tidak takut melaporkan tindakan pemerasan seperti ini kepada pihak berwajib,” tutup korban.
Kasus ini menjadi pengingat bagi para pejabat, kepala sekolah, serta masyarakat luas untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan peran kontrol sosial demi kepentingan pribadi.
