AMBON – iNewsUtama.com — Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Persaudaraan Sopir Dump Truck Se-Pulau Ambon, Kuba Boiratan, menilai kebijakan penutupan usaha galian batuan serta pembatasan distribusi BBM di Maluku sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang secara sistematis menekan kehidupan rakyat kecil.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/2/2026), Kuba menegaskan bahwa pemerintah gagal membaca realitas sosial di lapangan ketika mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian ribuan warga.
“Kami bukan menolak aturan, kami menolak kebijakan yang lahir tanpa hati dan tanpa kajian. Ketika galian batuan ditutup total, yang mati pertama bukan izin, tapi dapur rakyat,” tegas Kuba Boiratan di hadapan massa aksi.
Menurutnya, sektor galian batuan non-minerba selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, mulai dari sopir dump truck, buruh bongkar muat, hingga pedagang kecil di sekitar lokasi usaha. Penutupan total tanpa skema transisi dan solusi alternatif disebut sebagai kebijakan yang abai terhadap dampak sosial.
Kuba juga menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai lebih represif daripada pembinaan dan penataan. Ia menegaskan, negara seharusnya hadir untuk mengatur dan mengawasi, bukan mematikan sumber penghidupan masyarakat.
“Kalau memang ada yang bermasalah, tata dan awasi. Jangan semua dipukul rata lalu ditutup. Itu bukan penegakan hukum, itu pemiskinan terstruktur,” ujarnya.
Dalam orasinya, Kuba turut menyinggung kontradiksi arah pembangunan di Maluku. Di satu sisi, pemerintah gencar mendorong percepatan infrastruktur, namun di sisi lain justru menutup sumber utama bahan bangunan.
“Tanpa pasir dan batu, pembangunan hanya jadi slogan. Tidak ada jalan, jembatan, dan rumah rakyat yang bisa berdiri tanpa bahan dasar,” katanya.
Selain persoalan galian batuan, Kuba juga mengkritik kebijakan distribusi BBM bagi sopir dump truck yang dinilai diskriminatif. Pembatasan waktu pembelian BBM, meski telah menggunakan sistem barcode, dianggap sebagai beban tambahan yang tidak manusiawi.
Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan antara Maluku dan daerah lain, khususnya Pulau Jawa, yang dinilai lebih longgar dalam akses BBM.
“Kenapa di Jawa bisa, tapi di Maluku dipersulit? Kami juga warga negara. Kami juga bekerja untuk pembangunan,” tegasnya.
Tak kalah penting, Kuba menyoroti ketimpangan penegakan aturan di Jembatan Timbang Passo. Menurutnya, pembatasan muatan dump truck batuan diterapkan ketat, sementara dump truck kayu dengan muatan berlebih kerap luput dari penindakan.
“Aturan jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau mau tertib, tertibkan semua. Jangan pilih-pilih,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi yang digelar tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan seruan agar kebijakan publik disusun secara adil, rasional, dan berpihak pada rakyat kecil.
“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang, legal, dan bermartabat. Jangan rampas hak hidup kami dengan kebijakan yang tidak adil,” pungkas Kuba.
