Ambon, iNewsUtama.com – Polemik aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Nusa Padma Mining atau Nusa Padma Corporation di wilayah Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, kini menuai sorotan luas. Persoalan ini dinilai telah melampaui batas isu lokal dan menuntut kehadiran langsung Pemerintah Provinsi Maluku.
Meski Pemerintah Kabupaten Buru Selatan secara terbuka menyatakan keberatan, DPRD turut menyuarakan kekhawatiran, dan masyarakat adat menolak aktivitas tersebut, Gubernur Maluku hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait posisi pemerintah provinsi terhadap persoalan itu.
Pegiat sosial media dan pengamat kebijakan publik, Senter Maluku, mencatat bahwa berbagai pemberitaan menunjukkan adanya dugaan persoalan izin, tata ruang, serta dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut. Namun, sikap diam pemerintah provinsi dianggap sebagai anomali dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bukan tuduhan, tetapi catatan pengawasan publik. Ketika banyak pihak telah menyatakan keberatan, seharusnya gubernur tampil memberikan penjelasan. Diam justru membuka ruang spekulasi,” ujar Senter Maluku dalam keterangannya, Senin (…).
Menurutnya, komunikasi publik adalah bagian penting dari kepemimpinan. Dalam isu lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan, keterbukaan pemerintah menjadi kunci untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan masyarakat.
Sebagai kepala daerah tingkat provinsi, gubernur memiliki posisi strategis untuk mengoordinasikan pengawasan lintas kabupaten, menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan.
“Kalau memang ada proses administratif yang sedang berjalan, publik berhak tahu. Jika ada pelanggaran, harus ada tindakan. Sebaliknya, bila perusahaan tidak melanggar, keterbukaan justru akan melindungi semua pihak,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait aktivitas pertambangan PT Nusa Padma Mining di wilayah Buru Selatan.
Publik kini menunggu langkah konkret dan penjelasan terbuka dari gubernur. Sebab, seperti disampaikan Senter Maluku, isu lingkungan tidak pernah selesai dengan diam — hanya transparansi yang dapat memulihkan kepercayaan publik. (Reporter Inewsutama.com)
