Ambon, iNewsUtama.com — Publik Maluku kembali dihadapkan pada isu “pilih kasih” yang diarahkan kepada pemerintah pusat. Namun, pengamat menilai narasi tersebut tidak bisa dibaca secara dangkal dan emosional. Dalam sistem tata kelola pemerintahan, keputusan pusat selalu didasarkan pada parameter kinerja, kesiapan daerah, dan penyelesaian persoalan struktural, bukan sekadar relasi politik atau kedekatan personal.
Fakta di lapangan menunjukkan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di Maluku yang belum diselesaikan oleh pemerintah provinsi, terutama dalam sektor kelautan. Mulai dari konflik batas laut antarwilayah, pengelolaan pesisir, hingga perlindungan hak-hak nelayan yang belum menemukan kejelasan.
Kondisi ini, menurut pegiat media sosial Zulham Senter Maluku, menjadi alasan objektif bagi pemerintah pusat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan prioritas dan dukungan kebijakan kepada daerah.
“Narasi pilih kasih itu justru menyesatkan publik karena menutupi akar persoalan yang sebenarnya. Kalau urusan fundamental seperti laut saja belum selesai, bagaimana pusat mau percaya penuh,” ujar Zulham kepada iNews Utama, Sabtu (18/1/2026).
Zulham menilai, sebagian pihak di daerah lebih memilih membangun opini konfrontatif terhadap pemerintah pusat daripada melakukan introspeksi dan pembenahan kinerja. Bahkan, ia menyebut munculnya kecenderungan politik yang seolah menantang arah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Yang dipersoalkan bukan sikap politik, tapi kapasitas dan tanggung jawab. Kalau daerah tidak siap dan banyak masalah, jangan kemudian menuding pusat pilih kasih,” tegasnya.
Menurut Zulham, negara tidak bekerja berdasarkan perasaan, tetapi atas dasar data, kinerja, dan tanggung jawab pemimpin daerah. Karena itu, ia menilai pernyataan gubernur yang menggiring isu “pilih kasih” justru kontraproduktif dan berpotensi memperlebar jarak komunikasi antara daerah dan pusat.
“Kalau gubernur merasa dianaktirikan, tunjukkan dulu kinerja konkret di lapangan. Selesaikan masalah laut, pastikan perlindungan nelayan, dan tata ulang pengelolaan wilayah pesisir. Dengan begitu, tidak ada alasan pusat meragukan Maluku,” ujar Zulham.
Isu “pilih kasih” antara pusat dan daerah kini menjadi topik hangat di Maluku. Namun, bagi sebagian kalangan, tudingan tersebut justru memperlihatkan ketidaksiapan kepemimpinan daerah dalam mengelola persoalan strategis.
Bagi Senter Maluku, membangun daerah bukan dengan mencari kambing hitam, melainkan dengan menghadirkan solusi nyata dan membangun sinergi konstruktif antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (Reporter Inewsutama.com)
