AMBON,iNews Utama.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon semakin serius menekan laju inflasi. Komitmen itu ditegaskan melalui pertemuan strategis bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan tim penyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Kota Ambon 2025–2027, yang digelar di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (30/1/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas angka dan laporan, tetapi difokuskan pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi akar persoalan inflasi yang selama ini membebani masyarakat.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa roadmap ini dirancang sebagai dokumen strategis sekaligus alat ukur kondisi riil perekonomian daerah, mulai dari ketersediaan stok barang, daya beli masyarakat, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Setiap daerah wajib mampu mengidentifikasi penyebab inflasi dan meresponsnya dengan tindakan nyata. Karena itu, koordinasi rutin, termasuk rapat pengendalian inflasi setiap pekan, menjadi keharusan,” tegas Wattimena.
Inflasi Didominasi Harga Administrasi
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, inflasi Kota Ambon pada periode sebelumnya sempat berada pada level tinggi. Pemicu utamanya berasal dari kelompok harga administrasi, seperti tiket pesawat, BBM, cukai rokok, dan beras.
Kondisi terkini menunjukkan kelompok ini masih menjadi kontributor terbesar inflasi, sehingga Pemkot Ambon menilai perlu adanya koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ikan dan Sayur Jadi Tanggung Jawab Daerah
Selain harga administrasi, inflasi juga dipengaruhi oleh komoditas bergejolak (volatile food) seperti ikan dan sayur-mayur yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Wattimena, persoalan klasik seperti lonjakan harga ikan yang berulang setiap tahun seharusnya sudah bisa diantisipasi.
“Ketika stok ikan melimpah, pemerintah bisa melakukan pembelian dan penyimpanan, intervensi pasar, bahkan pembagian kepada masyarakat. Ini soal keberanian mengambil langkah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa roadmap pengendalian inflasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Perkuat Kerja Sama Antar Daerah dan Urban Farming
Pemkot Ambon juga menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah, khususnya untuk komoditas strategis seperti cabai rawit. Penetapan volume pasokan yang jelas dan mekanisme distribusi yang efektif dinilai krusial, terutama menjelang hari besar keagamaan yang kerap memicu lonjakan harga.
Sebagai langkah inovatif, pemerintah kota turut mendorong gerakan urban farming, dengan memanfaatkan lahan kosong di perkotaan untuk menanam komoditas pangan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Dengan roadmap 2025–2027 yang berbasis aksi dan kolaborasi lintas sektor, Pemkot Ambon optimistis stabilitas harga dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi.(Olvi.M)
