Ambon, iNewsUtama.com — Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan publik. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang terungkap dalam laporan resmi kini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas lobi dan koordinasi Gubernur Maluku dengan pemerintah pusat.
Fakta ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi mencerminkan batas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan strategis, terutama proyek-proyek yang membutuhkan dukungan fiskal besar dari pusat.
Dalam konteks ini, persoalan fiskal tidak hanya berhenti pada ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan, prioritas kebijakan publik, serta kualitas tata kelola pembangunan.
Keterbatasan fiskal memaksa pemerintah daerah untuk bergantung pada dukungan pusat, baik dalam bentuk pendanaan, regulasi, maupun intervensi program.
Namun, menurut pengamatan Senter Maluku, ada kesenjangan nyata antara visi besar pemerintah daerah dan realisasi di lapangan.
Banyak program infrastruktur yang belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, sementara pengawasan terhadap proyek-proyek lokal dinilai lemah.
“Jika trayek kapal perintis dan proyek-proyek kecil saja tidak dikawal dengan baik, bagaimana pemerintah bisa memastikan proyek strategis berjalan sesuai rencana?” ujar Zulham, pegiat Senter Maluku, kepada iNews Utama, Minggu (19/1/2026).
Ia menegaskan, dampak dari keterbatasan fiskal bukan hanya menyangkut kemampuan keuangan daerah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah menjalankan visi pembangunan jangka panjang.
“Ketika pengawasan lemah dan koordinasi dengan pusat tidak optimal, proyek besar berisiko tertunda, manfaat bagi rakyat tidak tersalurkan, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah makin nyata,” tegasnya.
Senter Maluku menilai, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai sekadar prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen integritas yang memastikan setiap proyek — dari skala kecil hingga besar — benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Fiskal terbatas harusnya jadi alarm peringatan bagi pemerintah. Jika tidak serius mengawal proyek-proyek prioritas, semua rencana besar hanya akan berhenti di atas kertas,” kata Zulham.
Ia menambahkan, kondisi ini menuntut adanya pendekatan pengawasan yang lebih tegas, transparan, dan akuntabel, terutama terhadap proyek yang didanai lintas anggaran. Keterbatasan fiskal, lanjutnya, perlu diimbangi dengan strategi koordinasi yang jelas, mitigasi risiko sosial, serta komunikasi publik yang terbuka.
“Tanpa langkah korektif, visi besar pembangunan Maluku hanya akan menjadi dokumen tanpa arah. Gubernur perlu menunjukkan hasil nyata dari lobi-lobi ke pusat, bukan sekadar wacana politik,” tutup Zulham.
Kondisi fiskal Maluku yang terbatas kini menjadi ujian nyata bagi kemampuan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan dan realitas keuangan. Publik menunggu langkah konkret agar “fiskal terbatas” tidak lagi menjadi alasan, tetapi momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan daerah. (Reporter Inewsutama.com)
