Ambon, iNewsUtama.com – Isu terkait dugaan keterlibatan Wali Kota Ambon dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kian memanas dan menjadi perbincangan publik. Meski Wali Kota telah mengklarifikasi bahwa isu “PPPK paruh waktu jalur personal” merupakan hoaks, sejumlah pihak menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menenangkan kecurigaan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa tuduhan adanya jalur pribadi maupun setoran uang yang dikaitkan dengan dirinya adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar faktual. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial telah menyesatkan dan perlu diluruskan.
Namun, menurut pegiat media sosial Senter Maluku, pelurusan hoaks tersebut tidak otomatis menghapus tanda tanya publik terhadap mekanisme seleksi PPPK secara keseluruhan.
“Hoaksnya ada pada tuduhan personal. Tapi kecurigaan publik lahir dari proses yang tidak sepenuhnya dijelaskan ke publik,” ujar Senter Maluku.
Ia menjelaskan, tahap administrasi dalam seleksi PPPK merupakan gerbang awal yang menentukan siapa yang berhak melanjutkan ke tahap nasional. Pada tahap ini, dilakukan verifikasi dokumen, penilaian masa kerja, serta penentuan kelayakan oleh birokrasi daerah. Proses tersebut sah secara regulasi, namun minim informasi detail yang dapat diakses publik.
Menurutnya, kecurigaan masyarakat tidak serta-merta berarti ada manipulasi, tetapi lebih sebagai refleksi dari kurangnya transparansi.
“Ketika publik hanya disodori hasil akhir tanpa penjelasan substantif, ruang tanya akan selalu terbuka,” tambahnya.
Senter Maluku menilai, penting untuk membedakan dua hal: meluruskan hoaks sebagai bentuk perlindungan terhadap individu, dan membuka proses sebagai wujud tanggung jawab tata kelola pemerintahan.
“Membantah hoaks adalah keharusan, tapi memastikan proses seleksi berjalan transparan adalah kebutuhan jangka panjang,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa keterbukaan administratif, kecurigaan publik akan terus berulang meskipun tidak pernah berkembang menjadi tuduhan hukum.
Dengan demikian, isu PPPK Ambon bukan semata soal benar atau salahnya kabar yang beredar, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjawab kegelisahan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan dapat diawasi publik. (Reporter Inewsutama.com)
